KENDARI – Belum seminggu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra berlanjut, isu mutasi jabatan eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memanas.
Mulai dari beredarnya foto salah satu karangan bunga ucapan selamat kepada Effendi Patulak menjadi Plt Kadis Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga, yang sementara menjabat sebagai Kadis Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sultra sempat menghebohkan pegiat medsos.
Meskipun ucapan selamat itu belum terjadi pergeseran pejabat Pemprov, agar tidak menambah kegaduhan, Pj Gubernur diharapkan tidak melakukan mutasi tanpa alasan yang jelas.
Seperti dikatakan mantan peneliti Pusat studi Pengembangan Kawasan (PsPk) Jakarta, Laode Rahmat Apiti, Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi harusnya tidak mengutak atik kabinet Pemprov dengan rencananya bakal melakukan sejumlah mutasi.
“Mutasi hal yang tidak elok di mata publik saat ini, jangan ada kesan memaksakan dan kesannya mau menebusi utang,” katanya saat ditemui di Kendari, Senin (02/07/2018).
“Mutasi bila terus dipaksakan maka tudingan adanya jual beli jabatan tidak bisa dipungkiri. Ini mutasi jual beli, menebus utang, bukan mutasi untuk memperbaiki pemerintahan,” tegas Rahmat.
Lanjut Rahmat, seharusnya mutasi jaul beli jabatan ini dihentikan dan tidak terjadi.
Menurut Rahmat, sebaiknya Pj Gubernur Sultra menghentikan niat melakukan pelantikan dan lebih baik fokus mengsukseskan Pilgub hingga pada pelantikan mendatang.
“Mutasi model begini ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama ada tekanan politik dari kelompok-kelompok tertentu. Kedua, kalau terjadi jual beli jabatan berarti para pemburu jabatan mulai menagih dan harus dibayar lunas sebelum berakhir masa jabatan Pj Gubernur ini,” tegas Rahmat.
