Reporter : Ruslan
Editor : Taya
KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja sama operasi bersama Pemerintah Provinsi yang dihadiri perwakilan 15 Kabupaten se-Sultra.
Kepala PBJS Ketenagakerjaan Kendari La Uno mengatakan, kegiatan ini untuk menindaklanjuti MoU tahun 2018 bersama Pemerintah Provinsi di masing-masing Kabupaten masalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan untuk aparat desa.
Pemerintah Kabupaten sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial semua aparat desa dan sudah dianggarkan tahun ini.
Sebenarnya aparat desa sudah diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan tapi ada kendala pada awal tahun mengenai PP No 49 bahwa non PNS harus diberikan perlindungan untuk aparat desa.
“BPJS ketenagakerjaan dan Kementerian dalan negeri (Kemendagri) sudah ada nota kesepahaman bahwa untuk aparat desa diberikan pelindung sosial oleh BPJS ketenagakerjaan,” ungkapnya saat ditemui usai kegiatan di salah satu hotel di Kendari, Selasa (9/7/2019).
Kata La Uno, yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial yang aktif seperti Konawe Utara, Kolaka Utara. Jadi dua kabupaten itu aktif dalam membayar iuran walaupun belum semua desa.
“Paling banyak kepesertaannya yakni Konut, kurang lebih ada 22 desa sudah menjadi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
BPJS Ketenagakerjaan mencatak aparat desa yang sudah jadi peserta sesuai data kurang lebih 27 ribu dari total kurang lebih ada 34 ribu.
“Jadi sudah sekitar 90 persen yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata La Uno.
