Reporter : Rahmat R.
KENDARI – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menggagas dan membahas usulan apa saja yang dibutuhkan untuk transportasi darat untuk tahun 2022 mendatang.
Untuk mensingkrongkan pembahasan tersebut BPTD Wilayah XVIII mengadakan rapat kerja usulan kebutuhan pembangunan transportasi darat se-Sultra tahun anggaran 2022, di salah satu hotel di Kendari, Selasa 03 November 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Nur Endang Abbas selaku mengatakan rapat kerja tersebut sangat penting karena bakal menjadi batu loncatan pembangunan di wilayah Bumi Anoa pada bidang transportasi khususnya darat.
Endang mengaku pembahasan tersebut bukan hanya prioritas pembangunan untuk tahun 2021 tetapi untuk tahun 2022 pula.
“Jadi BPTD Wilayah XVIII ini bersama dengan Dinas Perhubungan Sultra dan Instansi lainnya ini pembahasan bukan terkait program di 2021 tetapi membahas usulan kebutuhan pembangunan transportasi darat di 2022,” ungkap Endang.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan percepatan luar biasa yang ditempuh oleh BPTD Sultra dan Dinas Perhubungan Sultra.
“Salut saya kepada Pak Benny, Pak hado dan ditunjang juga oleh kementerian. Tentu ini kolaborasi yang baik untuk Pemprov dan kementerian perhubungan darat guna kemajuan daerah dibidang transportasi,” sanjung Endang.
Mantan Kepala BKD Sultra ini menjelaskan Pemprov Sultra memberikan apresiasi. Perkara seperti ini akan sangat membantu perputaran perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika yang digagas ini bisa berjalan mulus.
“Kerja-kerja untuk pembangunan infrastruktur khususnya transportasi. Apalagi dengan transportasi, dapat membuka geliat pertumbuhan ekonomi. Harapan kita semakin banyak terbuka konektifitas memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam berkegiatan terlebih dalam geliat peningkatan ekonomi. Bahkan kedepan kita berharap Sultra dapat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pengelolaan transportasi darat,” urainya.
Di tempat yang sama, Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf mengatakan pembahasan kali ini akan mengagetkan publik.
“Mungkin banyak yang kaget, karena belum melaksanakan yang 2021 tapi sudah melompat ke 2022. Jujur saja ini dari Dirjen Perhubungan Darat, kita dituntut untuk melakukan percepatan. Sehingga untuk kegiatan 2022 kita juga sudah mulai menjaring bukan saja Provinsi tetapi juga Kabupaten dan Kota. Sehingga dokumen dalam upaya langkah percepatan ini dapat segera dibawa ke Pemerintah Pusat untuk digodok lebih jauh, ” bebernya
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina. kata dia, untuk infrastruktur pembangunan transportasi darat harus terus digenjot dengan melakukan langkah percepatan. Akan tetapi yang masih minus saat ini adalah anggaran yang terbilang minim di daerah.
“Jujur saja, kendala kami saat ini memang terkait anggaran, tetapi dengan adanya bantuan Pemerintah pusat melalui APBN tentu ini merupakan langkah baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur kita. Ini yang akan terus kita lakukan dan perjuangkan,” singkat mantan Pj Wali Kota Baubau ini. (2)
