Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
BANJARBARU – Bupati Bombana H. Tafdil, SE berhasil meraih penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK).
Pengharagaan dari Presiden RI Joko Widodo diberikan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVI di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (6/7/2019).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Puan Maharani menyematkan penghargaan tersebut bagi Bupati Bombana H. Tafdil, SE.
Dalam sambutannya, Puan Maharani menuturkan, jika penghargaan tersebut merupakan sebuah tanda kehormatan bagi para Bupati di Indonesia.
Khususnya, kata Puan, para Kepala Daerah yang telah mendukung peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan sesuai program pemerintah pusat.
“Ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan yang diberikan kepada saudara-saudara yang telah berjasa dalam memajukan program kependudukan keluarga berencana,” jelasnya.
Puan berharap, para Kepala Daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut dapat meningkatkan komitmen dalam membangun kualitas kependudukan dan keluarga di Indonesia.
Baca Juga :
- BNNK Muna Tangani 13 Kasus dari 6 Target Penyalahgunaan Narkoba di 2024
- Lantik Pj Wali Kota Kendari dan Pj Bupati Muna Barat, Andap Budhi Revianto: Kerja Disiplin dan Utamakan Kepentingan Masyarakat
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
Pada Harganas ke XXVI , Puan menyematkan penghargaan bagi 42 kepala daerah yang hadir, terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota penerima Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana Wira Karya, dan Manggala Karya Kencana.
Selain itu, Ia juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara simbolis kepada penerima bantuan sosial. (B)
