Reporter: Rahmat R
Editor: Kardin
JAKARTA – Bupati Buton, La Bakry saat menggelar pertemuan dengan Komite I DPD RI di gedung DPD RI meminta agar pemekaran Provinsi Kepaluan Buton (Kepton) menjadi perhatian pemerintah pusat.
Lanjut dia, pemekaran Provinsi Kepton ini sudah sejak dulu diwacanakan, bahkan pengurusan administrasi, dukungan politik dan syarat lainnya sudah dilakukan.
Secara historis katanya, Kepulauan Buton adalah sebuah kerajaan yang menyerupai negara dengan sistem demokrasi yang stabil.
“Kami di Buton ini sejak nenek moyang kami di Kesultanan Buton sudah memiliki partai, Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Ini punya nama lokal,” bebernya, Rabu (22/01/2020).
Lanjut dia, negeri yang disebut Eks Kesultanan Buton tersebut sangat memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena sudah disepakati oleh provisi induk (Sulawesi Tenggara) dan enam daerah, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah dan Wakatobi.
“Melalui kesempatan ini, Pemda Buton agar DPD menyampaikan bahwa pemekaran harus segara diteken oleh Presiden Jokowi,” tegas La Bakry.
Seharusnya katanya, saat ini sudah ada dokumen teknis agar segera diisi sebagai persyaratan dan catatan yang tertera dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera dipenuhi.
“Kami juga berharap agar diteken, sehingga kami mempersiapkan diri selama tiga tahun ke depan untuk Kepton,” papar Bakry.
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite I Dapil Sultra, dr Dewa Putu Ardika Seputra mengatakan, inisiatif agar terjadi pemekaran itu sangat luar biasa.
“Pemekaran ini akan kami sampaikan lebih serius, anggaran selalu menjadi alasan soal pemekaran ini, padahal tidak relevan. Sehingga untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, kita harus memberikan alasan bahwa pemekaran ini sangat urgen bukan karena kepentingan primordial,” kata Putu.
Ia melanjutkan, untuk pemekaran, potensi Buton sangat mendukung baik dari laut maupun di darat. Ia akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar pemekaran tersebut dilakukan karena bersifat segera.
“Semuanya akan bertahap. Kita hanya berharap agar presiden segera mencabut kran pemekaran ini. Harapan kita pemakaran ini tinggal menunggu waktu saja,” harap Putu.
