HEADLINE NEWSKONAWE KEPULAUANNEWS

Bupati Konkep ‘Bungkam’ soal Warga Sukarela Jaya Menolak Tambang

1024
×

Bupati Konkep ‘Bungkam’ soal Warga Sukarela Jaya Menolak Tambang

Sebarkan artikel ini
Bupati Konawe Kepulauan, Amrullah. (Foto: Mediakendari.com/Dok)

Redaksi

KENDARI – Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Amrullah, bungkam dan tak mau berkomentar soal aksi penolakan warga Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, terhadap penambangan yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).

Saat ditemui mediakendari.com, disela sela rapat rekonsiliasi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), se – Sulawesi Tenggara (Sultra) di Grand Claro Hotel Kendari, Senin (26/8/2019), Amrullah tak berkomentar banyak.

Ia hanya mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah diurus. “Sudah diurus, sudah,” singkat Amrullah.

Saat ditanya bagaimana sikap dan tanggapanya sebagai Bupati Konkep, Amarullah mengaku sudah bersikap, namun saat dicecar pertanyaan soal sikap yang bagaimana, Amrullah tak menjawab. “Sudah bersikap saya, tapi janganmi diekpos,” katanya singkat.

Padahal sebelumnya, puluhan warga Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, melakukan aksi penolakan tambang PT GKP. Dalam aksi penolakan tersebut, warga memaksa perusahaan menghentikan aktivitasnya, karena dituding telah melakukan penyerobotan lahan.

Warga juga sempat menahan sekitar 10 orang karyawan PT GKP yang bertugas menjadi operator alat berat perusahaan.

BACA JUGA:

Saat melakukan aksi, warga juga sempat berhadap hadapan dengan diduga anggota Polisi yang membawa senjata api laras panjang.

Aksi warga juga berlangsung hingga malam hari. Dari kiriman video yang diterima mediakendari.com, pada malam hari itu juga, warga sempat bersitegang dengan aparat Polisi.

Belakangan, PT GKP membantah telah melakukan penyerobotan lahan warga. Direktur Operasional GKP, Bambang Murtiyoso, kepada sejumlah awak media di Kendari beberapa waktu membantah tudingan telah menerobos lahan warga.

Kata Bambang, pihaknya beroperasi di wilayah tersebut karena telah mengantongi izin lengkap dari pemerintah.

You cannot copy content of this page