BREAKING NEWSHEADLINE NEWSHUKUM & KRIMINALINDONESIAJAKARTANASIONALPERISTIWAPROV SULTRA

Deadlock, 2 Kali Paripurna Gagal Quorum, LIRA Desak Mendagri Tegur Gubernur Sultra – Diduga Cawe-Cawe

KENDARI, Mediakendari.com -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera turun tangan dan memberikan teguran keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Langkah ini dinilai mendesak menyusul terjadinya jalan buntu (deadlock) dalam proses pergantian Ketua DPRD Provinsi Sultra.

Diketahui, agenda penting untuk mengumumkan dan menetapkan pergantian unsur pimpinan legislatif tersebut telah dijadwalkan *sebanyak dua kali, namun seluruhnya berakhir batal* akibat tidak terpenuhinya syarat kuorum kehadiran anggota dewan.

Gubernur Sultra diduga kuat melakukan intervensi atau “cawe-cawe” politik di balik layar, yang menyebabkan sejumlah anggota legislatif enggan menghadiri rapat paripurna tersebut.

“Bahwa dua kali jadwal paripurna pergantian DPRD Sultra tidak quorum diduga Gubernur Sultra cawe-cawe, olehnya itu kami meminta Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan agar proses-proses pergantian Ketua DPRD berlangsung dengan cepat demi kemajuan daerah,” tegas Jefri Rembasa, Gubernur DPW LIRA Sultra saat memberikan keterangan persnya.

Jefri menilai, penundaan yang berlarut-larut ini tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah.

Jika fungsi kepemimpinan DPRD Sultra dibiarkan mandek tanpa kejelasan, proses pengesahan berbagai kebijakan strategis daerah, termasuk *pembahasan anggaran*, akan ikut tersandera.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Mendagri dituntut untuk segera menggunakan kewenangan pembinaannya. Tindakan tegas, baik berupa instruksi tertulis maupun teguran langsung kepada pihak eksekutif di Sultra, sangat diperlukan agar regulasi tata tertib dewan dipatuhi tanpa adanya intervensi dari pihak luar demi keberlanjutan pembangunan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Jefri.

Pertanyaannya Kenapa dua kali paripurna bisa gagal quorum terus? Apakah ini murni ketidakhadiran, atau memang ada skenario politik untuk menunda pergantian Ketua DPRD?

Liputan : Tim Redaksi.

Exit mobile version