Reporter : Erlin
ANDOOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Konsel terkait Rencana Pemeriksaan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 yang di lakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara di aula rapat DPRD Konsel, Selasa 14 Juli 2020.
Raker ini di laksanakan karena banyaknya laporan masyarakat yang masih belum menerima hak-hak mereka dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19.
“Untuk itu kami mempersilahkan kepada Badan Keuangan untuk menjelaskan gambaran umum penggunaan Anggaran dalam penanganan Covid-19,” ucap Irham Kalenggo, Ketua DPRD Konsel saat membuka raker tersebut.
Menanggapi hal ini, Kaban BKAD Konsel, DR. Sahlul menerangkan total penanganan Covid-19 di Konsel senilai Rp 16 miliar. Sedangkan yang di sampaikan awal adalah dana tidak terduga senilai Rp 14 miliar. Sementara anggaran yang belum terpakai adalah senilai Rp 24 miliae dan di harapkan tidak terpakai untuk mendapatkan keseimbangan anggaran.
“Selain itu DAU tambahan untuk kelurahan tidak boleh di alihkan ke dana penanganan Covid-19.,” ujarnya.
Irham Kalenggo kembali menanggapi penyampaian Kaban BKAD Konsel. Ia mempertanyakan jika new normal sudah berlaku paten warga masih diberikan bantuan atau tidak mendapat bantuan lagi. Ia juga meminta kejelasan tentang bantuan langsung tunai (BLT) dari masing-masing Kelurahan.
” Tidak hanya itu, kami juga berharap kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan data lengkap Penerima Bantuan sebelum Pemeriksaan BPK,” pintanya.
Menanggapi Ketua DPRD Konsel, Kadinsos Konsel, Edwin Koddo menjelaskan realisasi pelaksanaan pembelanjaan sembako dengan dana Rp 5 miliar terdiri dari beras, gula, mie instan dan mie goreng.
“Data penerima bantuan belum real karna laporan dari kecamatan belum lengkap dan untuk kelurahan tidak mendapat bantuan langsung tunai karna BLT bersumber dari Dana Desa,” ungkapnya.
Kata dia, terdapat dua kelurahan yang terlambat mengirim data yaitu Kelurahan Kolono dan Landono. Pemberian bantuan berdasarkan dampak Covid-19 kepada masyarakat, kepala Desa mengirim data ke Dinsos melalui Sekretariat Penanggulangan Covid-19 dan selanjutnya di Vverfal di Dinsos.
Anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Ramlan juha mempertanyakan realisasi insentif Nakes sebesar Rp 300 juta dan Rp 500 juta.
Menanggapi hal ini, Dirut BLUD RS Konsel, dr Boni Lambang Pramana mengatakan saat ini pihaknya baru merealisasikan Insentif makan Nakes. Sedangkan insentif lainnya belum direalisasikan. “Itu belum direalisasikan yang direalisasikan itu insentif makan Nakes,” katanya.
Anggota DPRD Ardin juga mempertanyakan tentang adanya dana kapitasi dari Nakes khususnya bidan yang belum dibayarkan selama dua tahun berturut-turut.
Kadis Kesehatan Konsel, dr Maharayu yang menjawab pertanyaan Ardin menuturkan dana tersebut adalah dana non Kkapitasi belum terbayarkan karena Puskesmas yang terlambat dalam menyerahkan laporan.
“Dana masih ada dalam kas daerah sekitar Rp 4 miliar dan akan diajukan dalam perubahan anggaran untuk segera di bayarkan tahun ini,” urainya
Anggota Dewan lainnya, Nadira juga kembali menanggapi penjelasan dari Kadis Kesehatan. Kata Nadiraa, jika hanya alasan laporan puskesmas yang terlambat masuk ke Dinas Kesehatan, hal ini tidak masuk akal. Apabila benar seperti itu, Nadira mengusulkan agar mencopot kepala Puskesmas tersebut.
Irham Kalenggo memberi penegasan kepada instansi Dinas Kesehatan untuk terus memberikan perhatian khusus pada insentif bidan yang belum di bayarkan selama dua tahun.
“Dan sekali lagi mengingatkan kepada TAPD untuk segera mengkaji kembali bantuan yang diberikan ke masyarakat, dan agar tidak adanya lagi tumpang tindih pada bantuan masyarakat,” tandas politisi Golkar itu.
