Editor : Kang Upi
KENDARI – Puluhan jurnalis dari sejumlah media masa baik elektronik maupun daring, mengikuti workshop ‘Peliputan Pasca Pemilu Legislatif dan Presiden oleh Media’ yang digelar Dewan Pers, Kamis (25/7/2019).
Worksop ini menghadirkan pemateri Asep Setiawan dan Jamalul Insan dari Dewan Pers yang membawakan materi tentang ‘Peliputan Pilkada 2020, Belajar dari Peliputan Pemilu 2019’.
Turut dihadirkan sebagai narasumber, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib yang membawakan materi tentang ‘Peran Pers Dalam Pemberitaan Pasca Pemilu 2019 Dalam Menjaga Keutuhan dan Kesetabilan Sosial Menuju Pilkada 2020’.
Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan menjelaskan suksesnya pelaksanaan Pemilu tidak hanya ketika selesainya pelaksana Pemilu, tetapi hasilnya tetap harus dikawal oleh Pers.
BACA JUGA :
- Tak Kunjung Diumumkan Putusan Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe, Lira Sultra Pertanyankan Kinerja DKPP
- Di Zaman Harmin Ramba Jadi Pj Bupati Konawe, Masyarakat Ucapkan Terimakasih Atas Pengaspalan Jalan di Konawe
- Kejari Konawe Tahan PPK Proyek Tambatan Perahu Dishub di Rutan Unaaha
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Konawe Resmi Lantik I Made Asmaya Jadi Ketua DPRD
- Dua Warga Konawe Usai Pulang Umroh, Doakan Pasangan HADIR Jadi Bupati Konawe
- Unsur Pimpinan DPRD Konawe Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
“Karena itu kita mengajak kawan-kawan jurnalis untuk mengikuti worksop ini, agar kedepan apa yang dipilih oleh rakyat, baik di tingkat DPRD, maupun Pusat dan Presiden kita bisa kawal,” kata Jamalul.
Jamalul berharap, dengan workshop ini insan pers dapat bersineri untuk mangawal hasil Pemilu, khususnya janji – janji penguasa yang disampaikan saat kampanye Pemilu.
“Sehingga hasil Pemilu, bukan hanya sukses dari segi hasil pelaksanaan tapi juga membawa hasil positif yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam workshop ini, kata Jamalul, ditekankan agar para jurnalis senantiasa mengawal mereka yang telah terpilih di Pemilu, untuk memberikan informasi bagi publik tentang program atau kebijakan apa yang akan mereka lakukan.
“Jadi tidak cukup hanya menulis dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, tetapi tetap mengawal apa yang akan dilakukan mereka yang telah dipilih rakyat dalam Pemilu,” pungkasnya.
