Reporter : Sardin.D
Editor : Ardilan
KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kunjungan ke wilayah Kompleks Persawahaan Amohalo Rt 17.18 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan tema “DEWAN MENYAPA”, Jum’at 16 Oktober 2020. Di kunjungan tersebut, Wakil Rakyat Bumi Anoa langsung menyambangi petani untuk berbagi pupuk biota.
Ketua Gapokan Samaendre, Arif Rampe mengapresiasi kunjungan Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh. Ia menyampaikan hasil panen petani tahun lalu sekitar 20% karena faktor alam. Sedangkan tahun ini, hasil panen meningkat hingga 30%.
“Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan pak Ketua DPRD Sultra. Kami tahun lalu memberikan pupuk kimia 50 persen dan pupuk petaprus 50 persen dan kekurangan hasil panen tahun lalu karena faktor cuaca jadi padi mengalami seperti padi patah leher,” ungkap Arif Rampe.
Arif membeberkan keluhan petani yaitu dari 750 hektar sawah tersedia baru sekira 500 hektar yang bisa dimanfaatkan oleh petani. “Karena faktor irigasi dan bendungan belum stabil dan ada kawasan rumah 1000 yang mengambil sebagian wilayah persawahan,” ujarnya.
Ditempat sama, Koordinator PPL Kecamatan Baruga, Kadek Sumitra juga mengapresiasi bantuan pupuk biota dari DPRD Sultra. “Terima kasih, kami sangat bersyukur dengan adanya pupuk biota ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sekitar 50 persen,” ucap Kadek Sumitra.
Ia juga mengakui kondisi alam yang kurang baik membuat tanaman padi mudah terserang hama. Selain itu, bendungan yang menjadi sumber pengairan sawah masih banyak yang rusak.
“Dengan adanya pupuk biota ini bisa mengurangi serangan hama kami sudah mencobanya dari tahun lalu,” tuturnya.
Babinsa Kecamatan Baruga, Koptu Trisna mengungkapkan hasil panen meningkat berkat kerja sama Gapotkan dan PPL.
“Kami sangat berterimakasih dengan adanya bantuan dari DPRD Provinsi berupa pupuk biota bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan ini sangat bagus hasilnya bisa mengurangi penyerangan hama,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, H Abdurrahman Shaleh menerangkan kondisi wilayah di persawahan Kecamatan Baruga ini memang kurang memadai. Ditengah pandemi ini para petani-petani yang tangguh masih bisa memberikan nilai ekonomi.
“Dari seluruh Sulawesi tenggara ini ada sekitar 300 hektar lebih milik provinsi. Jika ini dipakai bisa jadi plot dengan sistem bertani yang tepat. Saya berharap kepada semua pemuda agar tetap sekolah meski dijurusan Pertanian dan Perikan karna belum tentu kuliah di Pertanian jadi Petani dan kuliah di perikanan jadi Nelayan,” urai Politisi PAN itu.
Ia menyebut, awal mulanya persawahan di Kecamatan Baruga yang digunakan melalui Letmil seluas 40 hektar. Dari luas area itu, pihaknya bisa memprediksi dapat memakai 3,5 ton pupuk biota per hektarnya.
“Dan sekarang sudah naik sampai 6-7 ton perhektar. Diperkiran ini sudah sampai 60% berarti ini potensi yang baik. Maka kami bentuklah Dewan Menyapa diluar dari reses. Kami turun lapangan jika ada ada yang kurang maka kami akan lakukan,” ungkapnya.
Ketua DPW PAN Sultra ini menjelaskan saat ini pihaknya akan menguji coba lagi seluas 250 hektar sawah. Apabila berhasil, kata dia, akan ditingkatkan lagi hingga 500 hektar areal persawahan.
“Jika kita gunakan biota maka hama akan berkurang. Dengan adanya biota maka terjadi 50 persen banding 50 persen antara biota dan kimia. Pupuk biota ini gratis dan tidak dibayar. Jadi kalo punya sawah 2 hektar coba saja dulu 1 hektar supaya cukup dulu ini bantuan pupuk biota,” tuturnya.
Ia menambahkan pihaknya juga akan membuatkan mesin penggiling padi agar petani tidak lagi memasarkan hasil tani dalam bentuk gabah saja. Akan tetapi, langsung menjadi beras. Ia juga mengingatkan petani agar tidak menjual hasil panen berasnya ke tengkulak mengingat di Sultra memiliki Bulog yang siap membeli hasil panen petani beras.
Terkait irigasi dan bendungan, ia meminta petani menunjukan kepada dirinya agar ia laporkan ke Balai Air Sultra. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan pengukuran.
“Jangan lagi dijual ketengkulak karena di Sultra Sudah ada Bulog. Segera menyurat Ke Gubernur tembuskan ke DPRD Sultra supaya segera kami Proses. Terkait 1000 perumahan tidak bisa melewati batas sawah dan mengurangi ukuran sawah. Jadi ini harus menyurat ke Wali Kota agar dibatasi perumahan dan sawah,” pungkasnya. (2).
