Penulis : Ardilan
BAUBAU – Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga meloloskan bantuan Presiden (Banpres) siluman untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bantuan yang bersifat hibah itu diberikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini dengan nilai Rp 2,4 juta ini untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia yang terhantam gelombang pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut diberikan kepada 12 juta UMKM dalam program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) yang melekat di Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan jadwal pendaftaran peserta BPUM dibuka hingga akhir November 2020.
Salah satu pelaku UMKM di Baubau, IN (Inisial, red) mengungkapkan saudaranya berencana mendaftar program BPUM itu. Namun, oleh Dinas Koperasi dan UKM bantuan tersebut kuotanya telah penuh.
Dikatakan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau agar mendaftar untuk bantuan gelombang selanjutnya.
“Makanya saya heran ini kan bantuan pusat kok pake kuota sih. Yang saya tahu setiap usaha mikro yang terdampak pasti dapat bantuan ini. Kartu tanda penduduk (KTP-nya) adik ku sudah diambil tapi usaha saya belum di data,” ungkap IN, Selasa 27 Oktober 2020.
Ia meminta Dinas Koperasi dan UKM Baubau transparan dalam mendata pelaku UMKM di Kota Baubau.
“Harus ada transparansi dari dinas. UMKM mana saja yang telah mendapat bantuan, terus program ini dibatasi kuota kah? Kalau di batasi berapa kuotanya untuk kota Baubau,” pintanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau terkesan menutupi informasi perkembangan pendaftaran Banpres dimaksud.
Hal itu terlihat dari sikap Kepala Bidang (Kabid) UKM Dinas Koperasi yang enggan diwawancarai sejumlah wartawan. Kabid tersebut berdalih Plt Kepala Dinas (Kadis) sedang keluar daerah.
“Maaf Kabid UKM tidak ingin diwawancarai karena pak Kadis lagi diluar daerah,” kata salah seorang pegawai ditemui Senin 26 Oktober 2020 kemarin.
Kecurigaan makin menjadi tatkala wartawan mencoba meminta nomor kontak Plt Kadis Koperasi dan UKM Kota Baubau ke Kabid tersebut. Namun, pegawai itu mengaku harus izin terlebih dahulu kepada Kadis Koperasi.
“Tunggu saya telpon dulu pak Kadis. Pak Kadis dia tidak angkat,” singkatnya sambil pergi.
Salah seorang wartawan, Adi menyebut, jika Kabid UKM Dinas Koperasi Baubau terkesan angkuh apabila wartawan hendak mencari informasi.
“Pernah waktu itu kita datang mau wawancara karena diperintahkan Kadis, tetap juga dia tidak mau. Memang susah dia itu,” tukasnya.
