Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsis Sulawesi Tenggara (Dinas Transnaker Sultra) menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Milik ((SHM) Transmigrasi tahun 2023 Pada Senin – Rabu 26 – 27 September 2023 di Hotel Plaza Inn Kendari.
Dinas Transnaker Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi percepatan penyelesaian SHM bagi warga Transmigrasi Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2023 sebagai implementasi Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
Rapat Koordinasi itu bertujuan untuk memverifikasi dan mengkonsolidasi data Sisa Beban SHM yang Valid dan Reliabel. Selain itu juga, untuk mengetahui masalah-masalah riil di lapangan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan kepemilikan SHM dalam rangka percepatan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasisebagai perwujudan dukungan terhadap Reforma Agraria.
Kegiatan Rakor tersebut dibuka Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provisi Sulawesi Tenggara, L.M.Ali Haswandy, SE,M.Si yang juga dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat SatuanKawasan Pengembangan ( PSP dan PSKP ) Kementerian Desa,PDT danTransmigrasi, Kanwil Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah XXII Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupatenpenyelenggara program Transmigrasi dan DInas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 10 Kabupaten penyelenggara Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di 10 kabupaten yaitu : Kabupaten Konawe, KabupatenKonawei Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, KabupatenKolaka Timur, Kabupaten Muna, Kabupaten muna Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Bombana.
Kepala Dinas Trans Naker Sultra, LM Ali Haswandy saat membuka acara tersebut mengatakan pelayanan pertanahan transmigrasi menjadisalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari program transmigrasi dimanamasih berbasis lahan ( land based ). Peruntukan lahan bagi transmigranmerupakan salah satu hak mutlak yang tidak bisa tawar menawar baik itu lahan pekarangan (LP) atau Lahan Usaha ( LU ) sesuai amanah Undang– UndangNomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun1997 tentang Ketransmigrasian. oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang sungguh– sungguh dari penyelenggara program transmigrasi di level Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
“Permasalahan lahan transmigrasi sangat krusial, kompleks dan perlukepedulian dari kita semua. berdasarkan pasal 14 ayat (1) uu No.29 tahun2009, pada saat transmigran telah ditempatkan di suatu permukimantransmigrasi, maka seharusnya telah mendapatkan lahan yang dipakai sebagaitempat tinggal ( Lahan Pekarangan) dan tempat pengembangan usaha secaraberdaya guna dan berhasilguna (LU) dengan status hak milik,” ujar LM Ali Haswandy
Ali Haswandy menambahkan kehidupan para transmigran tidak terpisahkan dari kebutuhan lahan, tapi kenyataannya lahan transmigrasi tersebut banyak bermasalah, overlapping dengan Perusahaan Perkebunan, Pertambangan, Okupasi oleh penduduk setempat. Bahkan overlapping dengan kawasan hutan.
“Bertahun-tahun penempatan warga transmigrasi tetapi tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Kejadian ini merupakan hal yang tidak diingankan sama sekali. Dalam penyelenggaraan transmigrasi ke depannya kita berharap agar hal-hal tersebut diatas tidak perlu terjadi lagi. Kita semua sebagai pemangku kepentingan harus memastikan lahan untuk transmigrasisudah clean and clear sebelum penetapan lokasi melalui penerbitan SK HPL di awal pelaksanaan program,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten dan Kanta Kabupaten, lanjut LM Ali Haswandy diharapkan memastikan lahan yang clean and clear bukan hanya slogan. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP) bertanggtungjawab kepada Presiden.
“Hai itu untuk mensukseskan program pemerintah pusat di daerah, akan mengambil bagian penting sebelum penetapan lokasi transmigrasi di kabupaten agar rakyat yang kita harapkan dapat mengubah tingkat kesejahterannya melalui program transmigrasi betul-betul dapat terwujud,” ungkap LM Ali Haswandy.
Dalam Rapat Koordinasi ini, juga dilaksanakan penyerahan secarasimbolis Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kolaka Ke Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang merupakankabupaten pemekaran.
Sertifikat kepemilikan lahan ( SHM) sangatlah diperlukan oleh transmigran untuk memperoleh kepastian hukum dan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran. Acara yang berlangsung tiga hari ini menghasilkanbeberapa rekomendasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten penyelenggaraTransmigrasi antara lain :
