BAUBAUFEATUREDSULTRA

DKP Baubau Kaji Analisis Pengembangan Wilayah Pesisir

702
×

DKP Baubau Kaji Analisis Pengembangan Wilayah Pesisir

Sebarkan artikel ini

BAUBAU – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkaji analisis pengembangan wilayah pesisir yang ada di daerah itu. Dengan panjang garis pantai kota Baubau sejauh 42 kilo meter (KM), disepanjang wilayah tersebut terdapat potensi pengembangan sektor perikanan.

Kepala DKP Baubau, Sadidi mengatakan, wilayah pesisir yang memiliki potensi pengembangan budidaya laut yang ada dipesisir Kecamatan Lea-lea yakni komuditas unggulan rumput laut dan budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA). Jenis ikan yang dibudidayakan dalam KJA saat ini yaitu lobster dan kerapu

“Untuk budidaya ikan air payau ada di kelurahan Lowu-Lowu dan Lakologou (tambak atau empang) dengan komuditas utama Ikan Bandeng. Sedang, industri olahan ikan kaholeo ada di kelurahan Waruruma dan di tempat penampungan ikan (TPI) Wameo,” ungkap Sadidi disela-sela kegiatan seminar yang dilakukan DKP Baubau disalah satu hotel, Jum’at (30/11/2018).

Selain itu, lanjut Sadidi, pihaknya juga sedang merencanakan suatu kawasan industri perikanan terpadu, terintegrasi dan terkoneksi di wilayah pesisir lainnya seperti di kecamatan Batupoaro, industri ekowisata berupa wisata Mangrove di kelurahan Lakologou dan wisata pemancingan ikan dalam KJA di kelurahan Liwuto.

Dikatakan, hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah adalah wilayah daratan pesisir dan pemanfaatan wilayah perairan khusus untuk nelayan kecil atau tradisional.

“Menjadi tanggungjawab pemerintah melalui kami untuk mengusahakan potensi yang ada tersebut secara optimal untuk mewujudkan kota Baubau yang maju secara sosial dan ekonomi sesuai misi ketiga pemerintahan Tampil Manis, serta memanfaatkan potensi wilayah pesisir melalui kegiatan-kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang berusaha (Pro Job), pengentasan kemiskinan (Pro Poor) dan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth) sesuai amanat rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional,” urainya.

Sadidi berharap kajian analisis potensi pengembangan wilayah pesisir ini dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan sektoral dalam mewujudkan masyarakat nelayan yang maju dan sejahtera.

“Kami selaku pemerintah menaruh harapan yang besar kajian ini menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan wilayah pesisir di kota Baubau,” pungkasnya. (A)

Reporter : Ardilan


You cannot copy content of this page