Reporter: Ardiansyah Rahman
KENDARI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus meningkatkan promosi daerah guna menarik investasi di daerah.
Kepala DPM-PTSP Provinsi Sultra, Masmuddin mengatakan, salah satu agenda promosi yang dipilihnya yakni memanfaatkan expo di forum nasional. Selain itu juga promosi melalui media massa.
“Kita melakukan promosi penanaman modal itu dalam hal potensi melalui forum pertemuan dan melalui media cetak, elektronik dan online,” terang Masmudddin diruang kerjanya, Senin, 21 September 2020.
Menurutnya, promosi gencar dilakukan agar investor bisa mendapatkan informasi secara pasti yang meyakinkannya agar mau berinvestasi di Sultra, khsusunya investasi mengembangkan potensi daerah yang ada.
“Tentu ada langkah yang kami lakukan untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam di Sultra. Dan kita menyelenggarakan pelayanan perijinan, setelah mereka mengetahui potensi kita,” katanya.
Masmuddin juga menerangkan bahwa dirinya telah menargetkan realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 11 triliun, dimana nilai ini tersebut lebih rendah dari target tahun 2019 yang mencapai Rp 15 triliun.
Penurunan target investasi ini dinilai realistis dengan kondisi Sultra saat ini. Yang harus menjadi perhatian. Bagaimana pemerintah daerah dapat menarik investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di Sultra.
“Kalaupun targetnya bisa lebih besar kan bagus lagi, kita nantinya bekerja maksimal,” ungkapnya.
Ia juga memberikan karpet merah bagi investor untuk masuk, sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, guna meningkatkan realisasi invesitasi secara nasional. Meski begitu, pihaknya menegaskan tetap melakukan cara yang benar dan sesuai aturan dalam hal menarik investor yang masuk.
Sepanjang tahun 2019 realisasi invesitasi di Sultra melampui target, yakni mencapai Rp 17,1 triliun. Sebaran investasi tersebut berada di Kabupaten Konawe yang terbesar, kemudian Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Bombana, Kolaka, dan Kolaka Utara (Kolut).
Sektor pertambangan masih menjadi primadona bagi investor untuk menanamkan modalnya. Sektor lain yang ikut andil dalam realisasi investasi ini adalah sektor jasa, pertanian, perkebunan dan pariwisata. Namun, sektor pariwisata belum terlalu memberikan dampak signifikan.
Kemudian presentasi untuk jenis modal, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 65 persen dan sisanya 35 persen adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA sendiri banyak berasal dari Tiongkok, India, Singapura, dan Rusia.
Sektor pertambangan menopang realisasi investasi di Sultra. Nilainya mencapai Rp 5,2 triliun pada triwulan I 2020. Hingga akhir Bulan Maret 2020, total nilai investasi mencapai Rp 5,3 triliun atau sekitar 40,76 persen dari target Rp 13 triliun. Sektor pertambangan menjadi penyumbang investasi terbesar 90 persen.
Masmuddin menambahkan, sisanya sekitar Rp 100 miliar atau 10 persen disumbangkan sektor usaha pertanian dan sektor lainnya.
“Kita tahu bersama saat ini ada pembangunan smelter di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Sektor pertambangan masih mendominasi, ini juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi di Sultra. Begitupula yang turut berkontribusi yakni pembangunan pabrik gula di Bombana,” ungkapnya
Meski begitu, pengaruh wabah Covid-19 terhadap iklim investasi di Sultra, Masmuddin mengaku sangat berpengaruh terutama untuk realisasi investasi di triwulan II yang belum dirilis. Namun ia memprediksi jumlahnya mengalami penurunan.
Hal itu disebabkan sejak pandemi pertengahan Maret hingga 5 Juni lalu adanya penutupan layanan tatap muka dan beralih ke online. Sementara layanan tatap muka dinilai lebih baik.
“Tapi saat itu pelayanan online kita tetap buka. Itu tentu berpengaruh terhadap iklim investasi kita,” ujarnya.
Memasuki era tatanan kehidupan baru (New Normal) sejak 8 Juni kemarin layanan tatap muka dibuka kembali. Dengan begitu ia berharap gairah investasi kembali tumbuh dan bangkit sehingga perekonomian bisa kembali normal seperti biasa.
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat yang hendak mengurus izin wajib mengenakan masker, kemudian mencuci tangan, tidak datang berkelompok.
