Reporter: Hasrun
Editor: Kang Upi
RUMBIA – Fraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Bombana, Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Kabupaten Bombana mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) tahun 2020 dengan prinsip akuntabilitas.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan dan Keadailan DPRD Bomabana, Nurkholis saat penyampaian pandangan fraksi atas pidato Bupati Bombana tentang Raperda APBD tahun 2020 di Ruang rapat DPRD, Kamis (28/11/2019).
“APBD Tahun Anggaran 2020 mempunyai peran yang sangat strategis, untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik,” papar Nurkholis.
Menurutnya, RAPBD juga untuk menunjang pelayanan publik dan implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor,serta untuk memberdayakan masyarakat.
“Juga merupakan instrumen teknik dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah daerah yang warnanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga :
- BNNK Muna Tangani 13 Kasus dari 6 Target Penyalahgunaan Narkoba di 2024
- Lantik Pj Wali Kota Kendari dan Pj Bupati Muna Barat, Andap Budhi Revianto: Kerja Disiplin dan Utamakan Kepentingan Masyarakat
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
Nurkholis menyebut, penyusunan APBD substansinya untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini yang ada di masyarakat, sehingga APBD secara tepat memberi manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Nurkholis, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna APBD yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.
“Apalagi dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas.Semoga menjadi gerakan dan arus perubahan utama pembangunan Bombana,” tegasnya. /C