Reporter : Mumun
Editor : Def
WANGGUDU – Masyarakat di 23 desa persiapan pemekaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), harus gigit jari dan terus bersabar. Pasalnya, hingga pertengahan Maret 2019 ini Bupati Ruksamin belum juga menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades).
Sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya dibenak Ketua Komisi A DPRD Konut Rasmin Kamil, tentang alasan lambatnya penunjukan Plt Kades. Padahal, usulan pemekaran Desa dimulai tahun 2018 dan telah selesai dibahas oleh Komisi A.
Menurut Rasmin Kamil, rumitnya penunjukan Plt Kades di 23 Desa persiapan pemekaran, padahal pleno komisinya telah usai dan patut mendapat perhatian. Belum lagi niatan DPMD melakukan monitoring ulang terkesan politis, karena hal tersebut telah rampung di 2018.
“Yang 23 desa itu bukan malah mau dilakukan peninjauan ulang, mestinya sudah harus ditunjuk Plt Kades di dalamnya,” kata Rasmin Kamil, Senin (18/03/2019).
Baca Juga :
- Yuri Kemal Lantik Bupati Ikbar Ketua DPW PBB Sultra, Tegaskan: Ruksamin Putra Terbaik Sultra Layak Masuk Kabinet Prabowo
- KNPI Sultra Tuntut Investigasi Total Tragedi Longsong Tambang Nikel di Konut
- Polemik 5 Bokeo Mekongga Mencuat, LAT: Rusak Tatanan Budaya Suku Tolaki
- Kontrak Jembatan Sambandete Segera Berakhir, Progres Belum 50 Persen, IMPH Desak Dirjen Bina Marga Bertindak Tegas
- CBD Konawe Utara Belum Difungsikan, Sejumlah Bagian Bangunan Rusak, GERAK-SULTRA Desak Kejati Turun
- Gerak Sultra Kecam Sanksi Satgas PKH, PT Tiran Indonesia Masih Leluasa Lakukan Penjualan Nikel
Menurut Rasmin, ketidak jelasan hingga saat ini patut mendapat perhatian komisinya, mengingat masyarakat di 23 Desa persiapan pemekaran itu sangat mengharapkan adanya penunjukan Plt Kades yang dilakukan Pemkab Konut melalui Bupati Ruksamin.
“Intinya disini ada kelambatan untuk segera menyahuti aspirasi masyarakat bawah yang butuh kepastian. Padahal 23 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan ini sudah selesai rapat komisi di jamannya Pak Zulkarnain Kepala DPMD. Sudah beres 100 persen, harusnya sudah ada Plt Kadesnya,” ujar politisi PKB ini. (A)
