KENDARI – DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar) menunjukkan komitmen yang serius terhadap agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi pemerintahan yang digagas pemerintah. Untuk lebih mendalami dua persoalan tersebut, DPRD Mubar menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 27 April 2022.
Rombongan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mubar, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi dengan membawa serta ketua-ketua fraksi dan sejumlah anggotanya.
Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah yang didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi TIK, Muhammad Herdiansyah.
Sitti Sariana mengungkapkan tujuan kunker kali ini adalah untuk mengoordinasikan hal-hal terkait agenda satu data Indonesia dan digitalisasi pemerintahan.
“Tujuan kami ke Kominfo adalah membicarakan satu data Indonesia dan permasalahan jaringan internet di Muna Barat,” kata Sitti.
Sejumlah anggota DPRD Mubar diberi kesempatan untuk lebih mendalami dua hal tersebut. Perwakilan dari Fraksi PAN, misalnya, mengemukakan cara agar Mubar bisa memanfaatkan infrastruktur TIK demi menunjang tugas-tugas pemerintahan.
Sedangkan dari Fraksi Nasdem lebih mempertanyakan eksistensi, tugas dan fungsi dari Kominfo itu sendiri. Jika tugas Dinas Kominfo (kabupaten) hanya memfasilitasi penyediaan link video konferens, statusnya cukup UPTD (unit pelaksana teknis dinas) saja.
Menanggapi hal itu, Ridwan Badallah mengatakan era saat ini digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam lembaga pemerintahan, dimana di dalamnya mencakup penguatan infrastruktur, akses internet dan peningkatan SDM.
“Kami akan membantu pembangunan BTS (base transceiver station) baik melalui lembaga Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) maupun melalui APBD provinsi,” katanya.
Ia mengaku tahun depan direncanakan akan dibangun BTS di daerah-daerah yang masih blank spot (lokasi yang sama sekali tidak ada jaringan internet).
Ridwan menambahkan sejumlah aplikasi digital yang telah dibuat Pemprov dapat digunakan di Mubar sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya. Terkecuali melakukan bimbingan teknis bagi para operator atau admin yang mengoperasikan aplikasi tersebut.
Selain hal tersebut, juga digagas rencana kerjasama antara Pemprov Sultra melalui Dinas Kominfo dengan Pemerintah Kabupaten Mubar dalam rangka pelaksanaan digitalisasi pemerintahan, termasuk membangun media sosial pemerintahan yang mampu mengawal isu-isu strategis pemerintah.
Rencananya akan ada pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan di Mubar.
Reporter : Sardin.D
