KENDARI, Mediakendari.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tidak berdampak signifikan terhadap struktur anggaran Kota Kendari. Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Dalam program Bincang Kita di MEKTV, Selasa (25/2/2025) pukul 11.00 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.TP, S.H, M.Si, menegaskan bahwa meskipun terjadi rasionalisasi anggaran, dampaknya terhadap pelayanan publik relatif kecil.
“Ini adalah kebijakan struktural dari Presiden ke Gubernur hingga Wali Kota dan Bupati. Meski ada pengurangan anggaran di beberapa pos, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, konsumsi, serta pengeluaran untuk seminar atau acara seremonial. “Perjalanan dinas, misalnya, bisa dipangkas hingga 50% karena kini rapat dapat dilakukan secara daring melalui Zoom,” jelasnya.
Terkait isu pengurangan tenaga honorer atau kontrak, Sekda menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Justru, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
“Saat ini, tenaga honorer dan PPPK di Kota Kendari sebagian besar bekerja di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pemadam kebakaran. Karena itu, mereka tetap dibutuhkan dan tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Sekda juga membantah isu bahwa pegawai Pemda Kendari hanya bekerja selama tiga hari dalam seminggu. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur kebijakan tersebut di Kota Kendari.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan. “Justru Presiden Prabowo memiliki program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan program makan bergizi gratis. Jadi, efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemda Kendari memastikan bahwa pengurangan anggaran hanya dilakukan pada sektor yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Sementara itu, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan tetap menjadi prioritas utama.
Laporan Redaksi
