Reporter : Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Abdurrahman Shaleh mengatakan meski pertumbuhan ekonomi di Sultra mencapai 6,8 persen, akan tetapi angka ini belum melampaui angka kemiskinan.
Untuk angka ini, papar politisi yang akrab disapa ARS, masih sebesar 11,6 persen di tahun 2018. Sedikit lebih rendah dibandingkan catatan tahun sebelumnya yakni 11,9 persen.
“Diharapkan tahun kedepan dari 11,6 persen angka kemiskinan, bisa turun menjadi 7 persen sekian kalau kita sepakat dan punya komitmen bersama,” ungkapnya kepada mediakendari.com Rabu (19/12/2018).
Untuk target tersebut, kata dia, program pemerintah daerah (Pemda) kedepan harus memberikan kail bukan umpan kepada masyarakat dengan mengindentifikasi tiap wilayah untuk kebutuhan dan potensi lokal yang ada.
“Jadi sekarang pemerintah Kabupaten Kota tidak boleh lagi ego terhadap pengangaran di Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Begitu juga dengan Provinsi dan pusat, kita senergikan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nanti kita akan duduk bersama bagiamana untuk menunjang percepatan perekonomian di Sultra,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, distribusi keuangan di Sultra saat ini tumbuh tidak seimbang. Padahal keseimbangan ini dibutuhkan.
Jika dilihat pada tahun 2018, ada Rp 2,9 triliun uang yang dihanguskan, artinya uang tersebut tidak berputar secara baik.
“Kita harapkan dari pertumbuhan yang ada pemerataan itu harus berjalan, dengan cara memberikan produktivitas kepada masyarakat ditiap sektor di 17 Kabupaten Kota, 514 pulau dan 2,5 juta penduduk Sultra,” paparnya. (b)
