Reporter: La Ato
KENDARI – Pengamat Politik Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Najib Husein menyebut, setidaknya ada enam alasan mengapa Kepulauan Buton (Kepton) harus mekar menjadi provinsi tersendiri.
Hal ini ia paparkan saat menghadiri acara forum diskusi Komunitas Masyarakat Pedulu Kepulauan Buton (KMPKB) yang digelar di salah satu caffe Kota Kendari, Jumat malam, 25 Maret 2021.
“Dengan enam pertimbangan ini, saya pikir sudah selayaknya Buton itu menjadi sebuah provinsi, yang kita kenal dengan nama Kepton,” kata Najib.
Pertama, menurutnya, adalah pertimbangan bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia yakin, masyarakat Buton menyadari jauhnya pelayanan yang dirasakan.
“Misalnya kita berurusan di Provinsi Sultra. Kita harus ke Kota Kendari. Berurusan dengan waktu yang begitu lama, jarak yang jauh, kemudian biaya yang begitu banyak. Padahal ini bisa kita minimalisir dengan menjadikan Baubau sebagai kota provinsi,” paparnya.
Kedua, lanjutnya, adalah pertimbangan historis. Sebagai bekas kerajaan, Buton menjadi sebuah simbol tingginya peradaban di Buton.
“Bagaimanapun, peradaban di Buton telah mengajarkan kita tentang pola pikir, pola tindak, dan pola perilaku. Sehingga layaklah jika hari ini kita berpikir bahwa Buton harus mekar menjadi sebuah provinsi,” lanjutnya.
Selanjutnya adalah pertimbangan budaya. Dengan mekarnya Buton sebagai sebuah provinsi, menurutnya, akan memberikan banyak manfaat, banyak perkembangan, dan akan banyak memberikan pintu-pintu kemajuan.
“Buton itu sangat kaya dengan yang namanya budaya. Bahasa di Buton begitu beragam dan banyak, sehingga kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, tidak diberikan ruang dengan baik, itu akan hilang dengan sendirinya,” terang Najib.
Keempat adalah pertimbangan ekonomi. Pelabuhan terbesar adalah di Sultra adalah pelabuhan di Baubau.
“Kalau Buton sudah menjadi sebuah provinsi, bukan lagi kabupate/kota, seharusnya dengan posisi yang strategis ini kita bisa mendapatkan sebuah perlakuan yang jauh lebih bagus,” lanjutnya.
Kelima adalah persoalan pertimbangan anggaran. Dengan menjadinya Buton sebagai sebuah provinsi, menurutnya, akan banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan, utamanya dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus yang akan diberikan kepada sebuah daerah yang baru mekar.
Alasan atau pertimbangan terakhir adalah persoalan keadilan.
“Apapun adanya, kita bisa melihat bagaimana proses pembangunan di Sultra hari ini. Kita berharap bahwa pembangunan di Sultra itu tidak hanya diperoleh di daerah Kota Kendari saja, tapi kita berharap semua pelosok-pelosok daerah, utamanya pelosok-pelosok di Buton yang sudah mulai mekar, seperti Buton Selatan, Buton Tengah, Baubau, Buton Induk. Semua kita harapkan bisa maju dan sejahtera,” kata Najib. (B)
