MUNA, Mediakendari.com – Bawaslu Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar apel siaga pengawasan pemilihan serentak 2024, Rabu 2 Oktober 2024. Giat yang dilaksanakan di pelataran rumah adat itu dipimpin langsung Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim.
Turut hadir, Komisioner Bawaslu Sultra, Hery Iskandar, Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati yang diwakili Sekda, Eddy Uga, Forkopimda, Komisioner KPU Muna dan seluruh jajaran badan adhoc dari 22 Kecamatan.
Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim dalam sambutannya menekankan, jika seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa harus bekerja secara profesional. Apalagi saat ini tengah berlangsung tahapan masa kampanye.
Kata dia, seluruh peserta pemilihan wajib diperlakukan secara adil tanpa ada perbedaan. Selama proses kampanye berjalan, penyelenggara pengawasan mesti melihat dan menilai secara seksama apakah sesuai dengan regulasi atau tidak.
“Kita harus bekerja dengan baik. Perlakukan mereka (peserta pemilihan, red) secara adil dan profesional,” ujarnya dengan nada tegas.
Pria yang karib disapa Bram itu juga menyampaikan, apel siaga bukanlah kegiatan seremonial belaka, namun merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan pengawasan secara profesional.
“Jangan ada gerakan-gerakan tambahan yang dapat merugikan pasangan calon secara sepihak,” imbuhnya.
“Sejauh ini sudah ada beberapa laporan yang ditindaklanjuti dan sementara berproses. Bahkan ada tiga diantaranya yang merujuk pada tindak pidana,” jelasnya.
Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati melalui Sekda, Eddy Uga menyebutkan, apel siaga sangatlah penting karena menandai pelaksanaan pesta demokrasi yang bakal dihelat pada 27 November 2024 mendatang.
Menurutnya, Pilkada bukan hanya sekedar memilih pemimpin, namun berjalannya proses demokrasi yang sehat. Tugas pengawasan menjadi tanggungjawab seluruh pihak untuk memastikan pemilihan yang jujur, adil dan tidak menyalahi aturan.
“Semoga pemilihan serentak 2024 dapat berjalan lancar, aman dan damai,” pintanya
Selain itu, Yuni menegaskan terkait netralitas penyelenggara Pemilu dan pemerintahan adalah harga mati. Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang baik antar sesama lembaga agar terwujudnya pemilihan yang berintegritas.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sultra, Hery iskandar mengimbau jajaran penyelenggara pengawasan untuk lebih giat lagi dalam melakukan pencegahan terhadap adanya potensi terjadinya pelanggaran.
“Semoga angka pelanggaran bisa kita tekan. Jika proses pencegahan telah kita lakukan namun masih terbukti melanggar, maka sudah seharusnya ditindaki,” tukasnya.
Reporter: Erwino
