Reporter: La Ato
KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) manajemen resiko pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kota Kendari.
“Kita harapkan setelah ini, OPD mampu bekerja dengan efektif dan efisien, serta mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir saat membuka kegiatan yang digelar di Rujab Wali Kota, Kamis, 04 Maret 2021.
Dengan berbanding lurusnya antara jabatan dan resiko yang dimiliki, kata Sulkarnain, OPD juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasannya.
Sementara itu, Kepala BPKP perwakilan Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, semua lini dari kepala OPD sampai pelaksana yang paling bawah kita dorong untuk bisa mengelola risikonya. Sehingga apa yang menjadi target kinerjanya bisa tercapai.
“Dengan pendekatan baru, BPKP hanya akan mengevaluasi penilaian mandiri yang dilakukan pemda. Dari penilaian itu, selanjutnya BPKP bisa menilai apakah perencanaan yang disusun sudah tepat dan terintegrasi dengan OPD lain dalam mewujudkan kinerja pemerintah kota,” kata Nani.
Hal lain yang akan dipantau BPKP, lanjut Nani, adalah kecukupan dari sistem pengendalian intern yang dibangun, apakah masih ada risiko yang belum dimitigasi.
“Apakah kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif, mencapai apa yang diharapkan masyarakat, serta apakah laporan keuangannya ada. Artinya, memperoleh opini WTP dari BPK, asetnya aman dan tidak terjadi penipuan. Kalaupun terjadi harus ada perbaikan agar tidak terulang di kemudian hari,” paparnya. /B
