Reporter : Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI – Korps HMI Wati (Kohati) Komisariat Universitas Muhammadiya Kendari (UMK) menggelar Diskusi Terbuka, untuk mengawal Pemilu damai di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (23/3/2019) di salah satu hotel di Kota Kendari.
Dihadiri puluhan anggota Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Kendari, diskusi ini menghadirkan pembicara dari Kepolisian, Bawaslu dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.
Ketua Kohati Komisariat UMK Fibi Yasri. SH, menjelaskan Sultra dalam rilis Indeks Kerawanan Pemilu 2019 Bawaslu RI menempati urutan kelima sebagai Daerah rawan Pemilu. Hal tersebut menurutnya, menjadi tanggung jawab generasi muda.
“Kita harus terus mengedukasi generasi muda untuk bergerak menciptakan Pemilu damai dan kondusif di lingkungan masing-masing. Apa yang kita lakukan hari ini tidaklah terlepas dari bakti kita kepada Daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubdit I Intelkam Polda Sultra Kompol, Muhammad Fahroni menjelaskan bahwa Kepolisian telah melaksanakan langkah taktis sejak dini untuk mengatasi kerawanan Pemilu 2019.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), kata Fahroni, dikeluarkan Bawaslu RI sebagai acuan dan sekaligus rekomendasi bagi kepolisian dalam memetakan potensi kerawanan dan ancaman Pemilu.
“Kepolisian telah melakukan upaya preventif maupun represif dalam mengawal potensi kerawanan Pemilu. Terutama tentang hoax dan ujaran kebencian, kami sudah banyak menangani kasus seperti ini. Hoax adalah musuh utama Bangsa Indonesia saat ini, dan ujaran kebencian adalah pintu masuk konflik yang paling kuat,” tegasnya.
Baca Juga :
- Pengamat Politik Sulawesi Tenggara Khawatirkan Maraknya Politik Uang Jelang Pilkada
- ASR – Hugua Buka Posko Juang Pemenangan di Kabupaten Konawe
- Impian Warga Tiga Desa di Sampara Akhirnya Terwujud, Warga Ucapkan Terima Kasihnya Kepada Partai Gerindara Yang Telah Bekerja Nyata
- KOPRI PMII Konawe Kecam Dugaan Pelecehan Verbal oleh Oknum DPRD Konawe, Sitti Khadijah : Jaga Martabat Perempuan
- Andi Andy Aksar Resmikan Jalan Menghubungkan Kelurah Rawua desa Puloro Sampara Sepanjang 1,7 KM dan Jembatan
- H. Prabowo Pamit dan Mohon Maaf saat Rapat Terakhir Bersama Komisi I DPR RI
Selanjutnya, Presidium JaDI Sultra Hidayatullah. SH, memaparkan bahwa tugas utama kita adalah memastikan terlindunginya hak Politik masyarakat, untuk menyalurkan hak politiknya sesuai dengan prinsip Pemilu, ‘Luber Jurdil’.
Menurutnya, masyarakat harus memilih dalam Pemilu serentak 17 April 2019 nanti, untuk memastikan bahwa masa depan Bangsa terjamin sebaik-baiknya, dengan menjadi Pemilih cerdas.
“Kita memastikan konflik kekerasan bisa dicegah, kepercayaan rakyat terhadap Bangsa ini tetap terjaga dan terpenting arus balik dari Demokrasi ke tirani tidak terjadi,” pungkasnya. (A)
