JAKARTA, MEDIAKENDARI.COM – Gotong royong antar berbagai pihak merupakan solusi tepat dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Selain efektif mencapai target prevalensi stunting yang ditetapkan yakni 14 persen pada 2024, gotong-royong juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam pertemuan antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis (13/10/2022) petang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BPIP di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, hadir Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) yang didampingi Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D., Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN Eka Sulistia Ediningsih dan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN Wahidah.
Dari BPIP hadir dalam pertemuan itu, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, Wakil Kepala BPIP DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., Anggota Dewan Pengarah BPIP Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Sekretaris Utama BPIP Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi., Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP DR. Rima Agristina, SH., SE., MM.
Baca Juga : Begini Keuntungan Bagi Masyrakat, Jika Ingin Berinvestasi Emas
Dalam paparannya, Hasto Wardoyo mengatakan stunting merupakan permasalahan yang krusial dan harus ditangani segera dengan baik. Menurut Hasto, Bank Dunia (World Bank) memasukan indikator Human Capital Indeks yang erat keterkaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan kemampuan personal. Hasto menyebutkan, data terakhir yang dirilis World Bank terkait human capital indeks Indonesia hampir mendekati Timor Leste.
Sementara untuk kecerdasaan intelektual (IQ) ada di angka 78. Angka tersebut sangat jauh tertinggal jika dibandingan dengan Singapura yang berada di angka 102.
“Ini memang salah satu dampak dari gagalnya tumbuh dan berkembang pada saat balita dan lebih khusus lagi saat 1.000 Hari Pertama Kehidupan saat konsepsi sampai bayi umur dua tahun. Oleh karena itu angkanya masih 24,4 persen, jadi dari 23 juta balita, 24,4 persennya stunting,” jelas Hasto.
Lebih jauh Hasto mengatakan masalah stunting tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Butuh kerjasama berbagai pihak, seluruh lapisan masyarakat, dan juga instansi pemerintah untuk upaya percepatan penurunan stunting.
“Kalau berdasarkan Pancasila, nilai-nilai yang bisa dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah gotong-royong. Gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak dan juga berbagai lapisan masyarakat. Sebab, kalau percepatan penurunan stunting hanya dilakukan oleh pemerintah persentase penyelesaiannya mungkin hanya 30 persen. Berat kalau dikerjakan sendiri,” kata Hasto.
Baca Juga : Kembangkan 13 Kampung Wisata, Disbudpar Kendari Gelar Pelatihan Pengembangan Pariwisata
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi mengatakan stunting akan menjadi masalah besar bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia jika tidak segera ditangani bersama. Karena itu, Prof Yudian mengatakan BPIP akan terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting, membantu BKKBN.
“Yang paling utama, minimal ada tiga fokus, preventif atau pra nikah kita lakukan apa, kedua kuratif kemudian di masyarakat luas terkait lingkungan yang sehat, rumah bersih, sanitasi yang baik, makanan yang bergizi,” kata Prof. Yudian.
Dengan adanya tiga fokus tersebut, kata Prof Yudian, BPIP akan segera membuat kelompok dan terjun langsung ke lapangan untuk kegiatan preventif hingga kuratif tersebut. Prof Yudian yakin jika dikerjakan secara konsisten dan menyeluruh, maka dalam waktu singkat permasalahan stunting akan segera diselesaikan.
“Kita fokus ke daerah-daerah mendesak NTT, Aceh, atau 12 provinsi prioritas. Kita lakukan pendekatan kepada masyarakat disana sesuai dari budaya. Nanti BPIP masuk dari Pancasila dengan cara gotong royong mengumpulkan dana dari swasta pengusaha, CSR, pemerintah juga,” ujarnya.
Anggota Dewan Pengarah BPIP Sudhamek menambahkan, untuk mendukung program BKKBN terkait stunting pihaknya akan menggerakan seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila. BPIP sendiri saat ini tengah mencanangkan tagline sebagai komando di lapangan yakni Pancasila dalam tindakan.
Baca Juga : Sulawesi Barat Undang Ganjar Pranowo Berbagi Tips Percepat Turunkan Prevalensi Stunting
“Jadi mau sila pertama sampai kelima ujung-ujungnya kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Sudhamek mengungkapkan pentingnya melibatkan pengusaha, asosiasi dan pihak swasta untuk membantu memberikan asupan gizi yang baik kepada anak-anak berisiko stunting.
“Ini harus jadi gerakan semesta. Kita hanya dikasih waktu singkat untuk percepatan penurunan stunting maka ini perlu gerakan semesta dan swasta perlu dilibatkan,” ungkapnya.
Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Sudhamek optimistis jika stunting di Indonesia akan tertangani dengan baik sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul jelang bonus demografi.
