BREAKING NEWSHUKUM & KRIMINALKONAWE UTARANASIONAL

Gubernur Lira Sultra Minta KPK RI Periksa Ruksamin Terkait Dana Bantuan Bencana Alam di Konawe Utara

8067
×

Gubernur Lira Sultra Minta KPK RI Periksa Ruksamin Terkait Dana Bantuan Bencana Alam di Konawe Utara

Sebarkan artikel ini

KENDARI, mediakendari.com – DPW Lira Sultra, Karmin S.H meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) guna memeriksa Bupati Konut, Ruksamin terkait dana bantuan banjir yang diduga dimanfaatkan secara pribadi untuk digunakan dan memperlancar sosialisasinya maju sebagai bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada pemilukada Sultra pada Bulan November 2024 mendatang.

Karmin menduga, jika benar video viral satu truk mobil yang bermuatan beras asal Konawe Utara berlabel Ruksamin sebagai ajang sosiasasinya yang di kirim ke Kantor DPC PBB Kabupaten Muna akan disalurkan ke Warga Muna merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Pasalnya, warga Konawe Utara saat ini butuh uluran tanggan dari semua pihak. Sementara Ruksamin sendiri mengirimkan beras untuk kepentingan politiknya ke Muna yang tidak berdampak banjir.

“Kami minta Media dan NGO untuk memantau calon kepala daerah yang terindikasi manfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan Politiknya,” ujar Gubernur Lira Sultra, Karmin. Sabtu (25/5/2024).

Menurut, dewan pimpinan wilayah lumbung informasi rakyat Sulawesi Tenggara ini, permintaanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar masuk ke wilayah Sultra untuk lebih memantau para calon kepala daerah yang patut diduga menggunakan fasilitas negara maupun dana APBD dalam menjalankan roda politiknya untuk memuluskan perjalan mereka maju di pilkada 2024 mendatang.

“Kami DPW Lira Sultra sudah memantau ada beberapa daerah bahkan calonnya yang berpotensi akan menggunakan dana APBD dan kekuasaannya untuk memanfaatkan kepentingan politiknya. Dan tak tanggung tanggung para OPD juga diduga sudah di target untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan maju sebagai kepala daerah,” urainya.

Lebih jauh Karmin menelisik, ada salah satu daerah seperti Konawe Utara yang berhasil dihimpun informasinya diduga semua proyek-proyek tahun 2024 diatur satu pintu.

“KPK RI harus menelusuri juga APBD Konut. Dari sekian jumlah ABPD terindikasi perencaan Anggarannya masuk di kegiatan Fisik Pokok Pikiran (Pokir) oknum anggota DPRD di Konut,” sebut Karmin dengan Tegas.

Untuk diketahui, berita ini tayang belum ada konfirmasi baik dari pihak Ruksamin maupun bakal calon gubernur yang berasal dari bupati maupun wakil bupati aktif yang mau mencalonkan sebagai bakal calon gubernur sultra maupun bakal calon wakil(red)

You cannot copy content of this page