BAUBAU – Pejabat (Pj) Wali Kota Baubau, Hado Hasina beruntung karena lolos dari jeratan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atas dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman PDIP di Lenteng Agung Jakarta Selatan waktu lalu.
Ketua Panwaslu Baubau, M Yusran Elfargani mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap kedatangan Hado Hasina ke acara salah satu Partai Politik (Parpol).
“Ini isunya nasional dan kegiatannya di Jakarta. Saat itu, banyak kepala daerah dari berbagai daerah serta beberapa Menteri yang turut hadir,” ungkap Yusran ditemui semalam (19 Mei 2018).
Dikatakan, kedatangan Pj Wali Kota Baubau di Jakarta kala itu bukan bertujuan mendukung salah satu Parpol.
“Mereka di sana mempresentasekan program-program yang ada hubungan dengan program Pemerintah secara nasional, dalam hal ini tol laut,” terangnya.
Dia menjelaskan, Kota Baubau menjadi salah satu daerah yang masuk dalam jalur tol laut. Pj Wali Kota diundang untuk mempromosikan hal tersebut.
“Kami sudah konsultasikan ketingkatan yang lebih tinggi karena kejadian itu yang hadiri bukan cuma kepala daerah Baubau. Di sana juga ada pengawas dan apa yang dibicarakan tidak berkaitan dengan dukungan kepada Parpol,” bebernya.
Yusran menambahkan, dalam kajian Panwaslu, Hado Hasina tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran ASN. Dirinya mengakui, sesuai aturan seorang ASN memang dilarang menjadi pembicara dalam kegiatan suatu Parpol.
“Kalau misalnya Parpol itu mengadakan acara jumpa kader dimana semua yang hadir adalah kader partai yang membahas visi misi pemenangan parpol, itu baru melanggar aturan ASN,” katanya.
“Tetapi kalau berbicara tentang program nasional dan daerah itu tidak melanggar. Apalagi, Pj Wali Kota tidak hadir seorang diri melainkan banyak kepala daerah lain yang ikut hadir dan bukan berasal dari Parpol bersangkutan,” lanjutnya.
Yusran menegaskan kehadiran Hado Hasina ke acara yang diselenggarakan oleh Partai PDIP saat itu diketahui oleh Pj Gubernur Sultra dan terkonfirmasi Mentri Dalam Negeri (Mendagri).
