Editor : Taya
KENDARI – Visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya hidrografi. Semua pembangunan kelautan mulai dari pariwisata, perikanan, coastal development seperti pembangunan pelabuhan, energi dan mineral memerlukan data hidrografi yang akurat, terpercaya dan modern. Tanpa data dan informasi hidrografi, tidak mungkin pembangunan kelautan dapat berjalan dengan maksimal. Demikian disampaikan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., saat memberi kuliah umum dihadapan Civitas Akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Geografi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
FKIP Unmul mengundang Kapushidrosal untuk memberikan wawasan kepada segenap civitas akademika serta guru-guru lulusan Prodi Geografi FKIP tentang peran geografi dalam menyajikan data dan informasi hidro-oseanografi dalam menyongsong poros maritim dunia .
Menurut Kapushidrosal, Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis, karena sebagai Sea Line of Communication(SLOC) dan Sea Lane of Oil Trade (SLOT) bagi kapal-kapal yang berlayar mengingat posisi Indonesia berada pada persilangan dua samudera dan dua benua.
“Lebih dari 90% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40 persen melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat, terpercaya dan mutakhir berupa Peta Laut Indonesia dan publikasi nautika termutakhir yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia” katanya.
Selain itu, hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pengembangan / pembangunan pulau-pulau kecil, Pengembangan pariwisata bahari, pembuatan peta tematik area konservasi laut, Zonasi laut, data untuk analisa pertahanan laut nasional, serta pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, ALKI dan alur strategis untuk Tol laut dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia.
“Hidrografi bukan hanya sekedar peta laut, hidrografi adalah kunci gerbang perekonomian dan ujung tombak pertahanan laut suatu negara” tegasnya.
Selesai pelaksanaan paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, hal-hal yang mengemuka diantaranya tentang klaim Tiongkok atas Laut China selatan dengan isu nine-dash line yang menyentuh Wilayah Yurisdiksi Nasional Indonesia di Natuna. Peran yang dilakukan Pushidrosal dalam menanggulangi fenomena climate change dengan kerawanan kawasan pesisir. Selanjutnya terkait dengan luas wilayah NKRI dengan luas laut lebih besar daripada darat serta konsekuensinya dan masalah konflik Ambalat, dibahas pula mengenai hak ulayat masyarakat adat untuk kawasan perairan pantai, serta tentang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kaltim serta prospek kerjasama antara Unmul dengan Pushidrosal. Mengenai hak ulayat masyarakat adat untuk kawasan perairan pantai.
