Reporter: Alvin
Editor: Kardin
KENDARI – Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyikapi kasus tambang yang ada di Konawe Utara (Konut) berakhir tragis (Kamis, 02/01/2020).
Usai melakukan unjuk rasa, salah satu mahasiswa UHO, Muhammad Iksan mengalami pembacokan di dalam kampus UHO yang diduga dilakukan oleh oknum dari sewaan perusahaan tambang yang di Konut.
Menyikapi kasus pembacokan tersebut, HMI Komisariat Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) mengutuk keras tindakan kriminal itu dan mendesak Polda Sultra segera menangkap pelaku pembacokan.
Ketua HMI Komisariat UMK, Rasidin Silahi menerangkan, seharusnya di awal tahun 2020 ini, dapat memperkuat sistem demokrasi dengan tidak menggunakan cara-cara premanisme.
“Pelaku harus mendapat ganjaran yang setimpal sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya, Sabtu (4/1/2020).
BACA JUGA :
- Pemprov Sultra dan BWS Sulawesi IV Pastikan Kondisi Bendungan Ameroro Tidak Rusak
- BWS Kendari Bantah Kabar adanya Kerusakan Bendungan Ameroro, PPK BWS : Foto dan Vidio yang Beredar Merupakan Kejadian Setahun yang Lalu
- Pj Bupati Harmin Ramba Berencana Tinjau Bendungan Ameroro Sebelum diresmikan Presiden Jokowi
Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Komisariat UMK, Jarman menuturkan, adanya sistem premanisme dalam penyampaian aspirasi telah melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara.
“Siapa saja berhak menyampaikan pendapat di muka umum yang penting sesuai dengan koridor,” pungkasnya.