Editor : Kang Upi
KENDARI – Adanya isu seputar rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Konawe, membuat para honorer di wilayah tersebut ramai-ramai membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe menyatakan jika isu seleksi CPNS tersebut tidak benar, dan hanya dihembuskan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala BKD Kabupaten Konawe, Elison Zainal Ahuddin menjelaskan bahwa pengurusan SK honorer memang saat ini tengah dilakukan oleh sebagian honorer, tapi itu untuk kepentingan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Jadi itu sesungguhnya mereka hanya untuk mengurus NPWP, bagi honorer yang menerima gaji atau honor baik dari APBN maupun APBD. Karena sekarang wajib bagi honorer yang menerima gaji dari APBD dan APBN untuk memiliki NPWP,” kata Elison.
Ia juga menegaskan, pengurusan tersebut hanya untuk honorer yang digaji resmi di dinas, seperti operator komputer, penjaga malam. Dan bukan untuk honorer yang tidak terdaftar, sebagaimana isu yang berkembang.
“Itu hanya untuk honorer yang terdaftar resmi, karena itu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya di dinas, jadi bukan semua honorer, karena begitu isunya sampai ke kampung-kampung,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Elison, dirinya menegaskan bahwa gaji tersebut hanya untuk honorer resmi. Dan selain itu, Ia juga meminta agar dicermati jika isu seleksi penerimaan CPNS untuk para honorer itu tidak benar.
BACA JUGA :
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- Bulog Konawe Mulai Salurkan Bantuan Pangan Tahap Tiga Sebanyak 218.250 KG
- Abdul Muslim Duduki Jabatan Strategis di Lingkup Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- PMII Konawe Deklarasikan Pilkada Damai, Dukung Polres Konawe Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada Serentak 2024
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
“Kebijakan pembuatan NPWP untuk honorer ini berlaku seluruh Indonesia ini, tidak hanya di Konawe, tapi juga di Kendari, karena instruksi langsung Kementrian Keuangan,” tambahnya.
Elison juga menyangkal pihaknya telah mengeluarkan syarat tertentu, sebagaimana yang di isukan oknum, bahwa sebagai bagian dari persiapan seleksi CPNS di lingkup Pemda Konawe.
“Jadi pengurusan NPWP ini tidak ada hubungannya dengan seleksi CPNS, karena ini permintaan dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
