KENDARI – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Moh Edy Mahmud mengungkapkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di 2017 mengalami penurunan di angka 68,51 dari tahun sebelumnya berjumlah 71,13 (2017).
“IDI dihitung dalam skala 0 sampai 100. Angka 68,51 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI Sultra di 2016 yang sebesar 71,13. Capaian kinerja demokrasi Sultra tersebut masih berada pada kategori sedang,” ujar Edy Mahmud di Kendari, Senin (20/08/2018).
Dia mengatakan, adapun klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Ia menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hak-hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Dia menuturkan, untuk metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu, pertama, review surat kabar lokal, kedua, review dokumen (Perda, Pergub, ketiga, Focus Group Discussion (FGD), dan keempat wawancara mendalam.
“Jadi, keempat sumber data tersebut dijadikan sebagai acuan untuk penentuan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia,” ucapnya.
Dia menambahkan, perubahan angka IDI Sulawesi Tenggara dari 2016-2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni pertama, kebebasan sipil, kedua hak-hak politik dan ketiga lembaga demokrasi.
“Untuk perubahan di aspek pertama, kebebasan sipil turun 10,41 poin (dari 88,07 menjadi 77,66), aspek kedua hak-hak politik naik 4,98 poin (dari 55,51 menjadi 60,49). Sedangkan aspek ketiga turun 4,92 poin (dari 74,66 menjadi 69,74),” tukasnya.(b)
