JAKARTA – Cawapres Ma’ruf Amin ikut angkat bicara terkait dengan keputusan Partai Demokrat (PD) yang memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukng Jokowi- Ma’ruf di Pilpres 2019.
“Partai Demokrat yang memberikan kebebasan bagi kadernya untuk memilih capres dan cawapres manapun, bagi kita itu Alhamdulillah,” katanya saat ditemui wartawan di acara resepsi pernikahan putra Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) nalam ini, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Bersamaan dengan acara tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun turut hadir. Ma’ruf mengaku jika dirinya sempat bertemu dengan SBY. Menurutnya, pertemuan antara dirinya dan SBY di acara pernikahan tersebut berlangsung baik.
“Ya saling menyapa, saling mendo’akan,” tutur Ma’ruf.
Terkait dengan dukungan kader Demokrat di beberapa daerah tersebut, Ma’ruf hanya mengatakan jika dukungan yang diberikan itu semoga berkenan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika pihaknya memberikan dispensasi kepada kadernya untuk mendukung Jokowi. Alasannya yakni jika mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi untuk kembali maju di periode kedua pemerintahannya.
“Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti,” kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean, Minggu (9/9/2018) kemarin.
Sementara itu, Wasekjen PD Andi Arief pun mengungkapkan jika alasan partainya untuk memberikan dispensasi tersebut tak lain adalah untuk mempertimbangkan kepentingan elektoral partainya. Andi juga mengungkapkan setidaknya ada 5 DPW Demokrat yang memberikan dispensasi tersebut.
“Untuk semetara ini masih Papua (yang diberi dispensasi), Sulut kan emang imbang suaranya. Masih Papua karena kita berkepentingan juga suara di Papua dong. Kalau kita paksakan suara Pak Prabowo disana kan relatif gak terlalu besar,” ungkapnya.
Meski ada 5 DPW yang memberikan dispensasi tersebut, namun di daerah lain yang masih memiliki potensi untuk dimenangkan Prabowo tentu tidak diberlakukan hal demikian.
“Jadi ada kepentingan partai ada kepentingan pilpres. Ada juga peta politik di mana kita sudah baca di sana Pak Prabowo tidak begitu kuat,” jelas Andi.(b)
