Editor: Taya
KENDARI – Program nasional kampung Keluarga Berencana (KB) telah diterapkan di 34 provinsi di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini kembali dilakukan penilaian atas program tersebut.
Inspektur Wilayah II Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Drs. Endang Agus Sapri, MM, QIA mengatakan, berdasarkan hasil sementara evaluasi kinerja kampung KB tahun 2018 di seluruh perwakilan BKKBN
Provinsi di Indonesia, Sultra menduduki peringkat 10 dari 34 provinsi dengan total skor 79.
“Untuk Sultra evaluasi kampung KB tahun 2018 masuk pada zona kuning dengan predikat cukup berhasil,” katanya dalam Rakorda Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di salah satu hotel
di Kendari, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga :
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Hadir Upacara Peringatan HUT ke-79 TNI Tahun 2024
- Iwan Susanto Resmi Jabat Ketua DPC Granat Kota Kendari Periode 2024-2029
- Kadis Kominfo Sultra Apresiasi Sosialisasi Genbest Talk 2024 untuk Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara
- Wakili Pj Gubernur, Asrun Lio Lepas 10 Ribu Peserta Barisan Kirab Kebangsaan
- Mabes TNI Gelar Sosialisasi Bela Negara di Kendari, ini Peserta Yang Hadir
- Lantik 3 Pj Bupati, Penjabat Gubernur Sultra : Jabatan sebagai Pj Bupati adalah tugas tambahan sebagai ASN jangan lupakan tanggung jawab utama dan jabatan Anda sebelumnya
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan atas capaian indikator secara nasional antara lain indikator dasar pembentukan Kampung KB yang meliputi Kurang aktifnya peran pemerintah kabupaten dalam pembentukan kampung KB pada desa sangat tertinggal dan Desa Stunting, terdapat Perwakilan BKKBN Provinsi yang kurang paham untuk mengalihkan kampung KB di desa sangat tertinggal atau desa stunting ke wilayah miskin perkotaan serta masih ada pembentukan kampung KB yang tidak memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.
Selain itu, indikator lain yang menjadi masalah adalah intervensi sumber dana yang meliputi kurang aktifnya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Kampung KB melalui intervensi dari sumber dana APBD Kabupaten/Kota, dana kemitraan/CSR dan kurangnya keterampilan dari petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam menggalang dana kemitraan dengan sektor-sektor terkait.
“Indikator lainnya yang juga berpengaruh itu soal intervensi lintas sektor seperti kurangnya komitmen stakeholder dan peran penyuluh KKBPK (PKB dan PLKB) dalam melaksanakan program kampung KB, termasuk tidak terupdatenya data intervensi Kampung KB yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Endang menjelaskan indikator lain yang juga berpengaruh yakni pada Pokja yang dilatih yang meliputi keterbatasan anggaran untuk pelatihan Pokja dan keterbatasan SDM pada OPD-KB serta kelemahan peran Bidang Pelatihan dan Pengembangan yang belum mencanangkan penyelenggaraan diklat teknis kampung KB.
“Penurunan Keluarga Pra Sejahtera seperti belum dilakukan pengukuran kinerja penurunan angka keluarga pra sejahtera setelah dibentuknya kampung KB dan kurang optimalnya peran PKB, PLKB, PPKBD, dan Sub PPKBD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan serta kurang optimalnya pembinaan oleh poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS juga jadi menjadi indikator,” katanya.
Baca Juga :
- DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada Komisioner KPUD dan Bawaslu Konawe
- PT Electronic City Indonesia Resmi Buka Gerai Baru di The Park Mall Kendari, Hadirkan Ragam Promo
- Gelar Diksar Perdana Ormas Tadu Wonua Sultra, Ketum TWS Menekankan Pentingnya Rasa Persaudaraan
- ASR-HUGUA Bakal Bentuk Badan Ekonomi Kreatif Daerah Untuk Bina Potensi Anak Muda
- Akses Jalan di Ambekairi, Latoma Hingga Desa Nesowi Kecamatan Latoma Sedikit Hari Lagi Rampung, Pengguna Jalan Ucapkan Terima Kasihnya Kepada Harmin Ramba
- Partai Gerindra Berangkatkan Dua Warga Konawe Pemenang Paket Umroh Saat Deklarasi Paslon HADIR
Temuan hasil evaluasi: BKKBN Provinsi Sultra Dinilai Kurang Komitmen
Menurut Endang Agus Sapri, berdasarkan hasil temuan evaluasi kinerja kampung KB di Sultra BKKBN Sultra dan OPDKB Kabupaten/Kota dinilai kurangnya komitmen dalam melakukan monitoring dan evaluasi Kampung KB. Selain itu, juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kampung KB.
Kata dia, ada tiga faktor yang perlu mendapat perhatian yakni pembentukan Kampung KB belum seluruhnya disahkan/ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Bupati, laporan kegiatan Kampung KB belum dibuat oleh Pokja dan pengurus Kampung KB belum pernah mengikuti pelatihan.
Namun lanjut Endang, ada juga hal-hal yang perlu diapresiasi yakni komitmen BKKBN dan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanan Kampung KB, partisipasi aktif Pokja, kader dan PLKB yang betanggung jawab di masing masing Kampung KB, komitmen BKKBN untuk merealisasikan pencanangan Kampung KB yang telah ditargetkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, komitmen BKKBN Sultra untuk ikut mensukseskan kampung KB melalui pembentukan di daerah tertinggal, sangat tertinggal dan desa stunting, termasuk peran serta Kepala Desa yang mendukung keberhasilan pembentukan kampung KB.
