Reporter : Hardiki
Reporter : Hardiki
KENDARI – Menolak kenaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar seratus persen yang sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulawesi Tenggara berdemonstrasi di Kantor DPR Sultra, Senin (11/11/2019).
Mereka mendesak DPRD untuk menghadirkan BPJS untuk menjelaskan alur kinerja BPJS. Mereka juga mendesak DPRD untuk membentuk tim investigasi untuk mengontrol kebijakan Rumah Sakit terhadap pelayanan BPJS.
Perwakilan Komisi IV DPRD Sultra, Muh Poli yang menemui masa menanggapi positif permintaan demonstran untuk melakukan pertemuan dengan BPJS dalam menjelaskan alur pelayanan dan penggunaan kartu BPJS secara jelas.
“Kami akan melakukan kembali pertemuan dengan pihak BPJS untuk mengetahui secara jelas bagaimana alur pelayanan dan penggunaan kertu BPJS. Kami juga akan meluruskan apa yang disampaikan mahasiswa di Kementerian Kesehatan RI dan pihak BPJS, hal ini juga akan menjadi suara dari Sulawesi Tenggara,” katanya.
Muh Poli juga mengimbau agar masyarakat turut mengawasi pelayanan di Rumah Sakit.
“Harus kita sama-sama amati dan kontrol, jika ada ditemukan dari pihak rumah sakit, masih ditanyakan dan berbelit-belit belum melayani langsung pasien yang sedang kritis atau butuh perawatan cepat, maka laporkan di DPR,” jelas Muh Poli.
” Jika memang pemerintah mengalami defisit APBN kerena penggunaan dana BPJS yang mengharuskan BPJS harus naik, maka Pemerintah tidak harus menaikan BPJS kelas tiga karena masyarakat sudah sangat terbebani dengan perekonomian sendiri,” kata Orator Aksi, Betirudin
Baca Juga :
- Pj Bupati Busel Ridwan Badallah Tancap Gas, di Hari Pertama Menjabat
- Dukung Ketahan Pangan Nasional, Bulog Unaaha, Kabupaten Konawe Terus Lakukan Penyerapan Hasil Produksi
- Terjadi Kekosongan Jabatan di Lingkup OPD Prov Sultra, Anggota DPRD Syahrul Said : Kondisi Sedang Tak Baik Baik Saja
- PT Electronic City Indonesia Resmi Buka Gerai Baru di The Park Mall Kendari, Hadirkan Ragam Promo
- Bangun Sinergi, Pemda Konawe Bersama BPS Jaga Stabilitas Harga
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Busel, Ini Langkah Awal Ridwan Badalah
Untuk diketahui, dalam pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Rp110 ribu untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas II
Sedangkan untuk pelayanan di ruang perawatan Kelas I ditetapkan iuran sebesar Rp 160 ribu per orang per bulan. Iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. (b)
