ANDOOLO – Jawaban pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Pemda Konsel) Provinsi Sulawesi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS TA 2019. Dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018 . bertempat di Aula Utama DPRD, Kamis (13/9/2018).
Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga didampingi Wakilnya Dr. H. Arsalim Arifin di mana dalam paripurna tersebut, juga dihadiri para anggota legislatif dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Konsel.
Surunuddin Dangga dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada pihak legislatif atas dukungan dan integritas dalam rangka percepatan pembangunan di Konsel, sehingga sidang itu dapat dilaksanakan dengan semangat percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Desa Maju Konsel Hebat, sekaligus berterima kasih atas saran, kritik, dan pertanyaan terhadap rancangan dan penyempurnaan KUA-PPAS 2019 sebelum OPD menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan APBD 2019.
“Yang penyusunannya sesuai amanat PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2017, dimana KUA-PPAS memuat dokumen gambaran ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan dan kebijakan APBD,” urai Surunuddin.
“Tetap kami alokasikan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) di barengi evaluasi kinerja dan kedisiplinan para ASN, serta rencana perbaikan bendungan rusak yang terletak di Desa Masagena-Konda, dan yang terdapat di beberapa Desa di Kecamatan Ranomeeto, Angata dan Mowila agar ratusan ribu hektar sawah dapat lebih optimal produksinya,” tukasnya.
Lanjur Surunuddin, realisasi anggararan itu dapat menyelesaikan masalah mendasar seperti kerusakan jalan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, kesehatan, peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan serta industri pengolahannya yang kesemuanya merupakan prioritas utama di tengah-tengah keterbatasan anggaran.
Pihaknya juga akan mempertimbangkan pembentukan UPTD bidang pengurusan Sampah, lanjut Surunuddin, dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana memadai guna menangani permasalahan sampah di Konsel khususnya di Ranomeeto, sedangkan mengenai perbaikan maupun pembangunan sarana Balai Desa dan Kantor Desa pengalokasiannya melalui ADD tapi bisa di pertimbangkan melalui APBD atas kesepakatan bersama.
“Demikian jawaban kami, semoga bisa memenuhi keinginan pihak legislatif dengan terus melakukan perbaikan kualitas dokumen yang bukan saja bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis tapi dapat juga di pertanggung jawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat Konsel demi terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Desa Maju Konsel Hebat” pungkas Surunuddin.(b)
