NEWSPemerintahanPROV SULTRA

Jelang Nataru, Pemprov Sultra Membahas Kondisi Ketahanan Pangan

624
×

Jelang Nataru, Pemprov Sultra Membahas Kondisi Ketahanan Pangan

Sebarkan artikel ini

KENDARI, Mediakendari.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama satuan tugas (Satgas) ketahanan pangan untuk mengetahui langkah strategis pengendalian inflasi menjelang natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru), Rabu 06 Desember 2023.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Pemprov Sultra, La Ode Fasikin mengungkapkan rakor itu membahas pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis menghadapi Nataru.

Ia menyebut, secara nasional inflasi bulan November 2023 tercatat sebesar 2,86% naik lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 2,56% pada bulan oktober 2023. Adapun komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yakni beras, angkutan udara, rokok kretek filter, mobil, cabe rawit dan secara bulan ke bulan pada November terjadi inflasi 0,08%  dengan penyumbang inflasi terbesar yakni angkutan udara, cabe rawit, emas, cabe rawit dan bayam.

“Kegiatan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan (Disketapang) yang telah di lakukan adalah gerakan pangan murah, operasi pasar dan intens dalam memantau harga pasar serta perlu memastikan stok tercukupi dan harga bahan pangan terjangkau menjelang peringatan natal dan tahun baru. Oleh karna itu, diharapkan dengan rapat koordinasi  satgas ketahanan pangan ini kita dapat mengambil langkah-langkah strategis dan bersinergi dengan TPID untuk melakukan kegiatan yang bisa mencegah terjadinya kepanikan membeli,” ungkapnya.

Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Disketapang Sultra, Aristos yang juga ketua panitia mengatakan pembentukan satgas ketahanan pangan sesuai SK Gubernur Sultra Nomor: 217 tahun 2023.

Ia menjelaskan tujuan Rakor ini adalah melakukan koordinasi terkait pelaksana pengawasan ketesediaan, distribusi, stabilisasi harga serta mengatisipasi gejolak harga terutama menghadapi nataru, dan mengoptimalkan tugas, fungsi satuan tugas pangan dalam pengendalian inflasi pangan yang melibatkan instansi terkait serta memberi bahan masukan untuk menyusun kebijakan di tengah kondisi inflasi daerah serta langkah-langkah yang cepat, tepat dalam penanganannya.

Kadis Ketapang Sultra, Ari Sismanto menambahkan rakor ini sangat penting. Sebab, salah satu rekomendasi/langkah aksi yang dilakukan akan memetahkan, memitigasi, merumuskan langkah-langkah terkait dengan ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan sehingga menjelang hari besar keagamaan nasional ini biasanya terjadi fluktuasi harga dibeberapa komoditas sudah mengalami kenaikan.

Menurutnya, itu adalah tugas dari satgas ketahanan pangan ini yang harus bisa mengambil peran, langkah-langkah aksi dan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak yang ada di lapangan

“Informasi dari badan pangan nasional bahwa presiden kembali memerintahkan untuk gerakan pangan murah kepada gubernur,bupati,wali kota, menjelang hari besar keagamaan wajib semua gubernur untuk melakukan gerakan pangan murah. kapan dilaksanakan atau  berapa hari dilaksanakan semua harus di laporkan dengan akurat, saya minta juga pelaporannya ini masuk ke satgas ketahanan pangan provinsi untuk kita laporkan secara global,” katanya.

Serta dilanjutkan dengan pemaparan materi dari 3 narasumber yakni salah satunya dari Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sultra Aris Yunatas, mengatakan bahwa prakiraan puncak musim hujan tahun 2023/2024 terjadi dibulan Januari, Maret, April, Juni.

BMKG membagi curah hujan ini terbagi menjadi 4 kategori yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah ( 100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Oleh karena itu, sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami curah hujan menengah (hujan sedang) atau warna kuning pada bulan Desember, Januari dan Februari. (Red)

You cannot copy content of this page