KENDARI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Forkopimda kabupaten/kota Se-Sultra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mengusung tema “Sinergitas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten kota dalam mewujudkan pemilu, pilpres dan pilkada Damai Tahun 2024” bertempat disalah satu hotel di kota Kendari, Senin 28 Desember 2023.
Rapat koordinasi ini di hadiri langsung oleh ketua DPRD Sulawesi tenggara, Kapolda, Kepala kejaksaan tinggi, ketua pengadilan tinggi agama Sultra, Kepala kemenkumham Sultra, Ketua KPU Sultra, Kepala perwakilan ombudsman Sultra, Bupati dan wali kota Se- Sulawesi tenggara.
Sekretaris daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Asrun lio dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi keamanan dan ekonomi global saat ini masih mengalami ketidakpastian hal ini juga berdampak pada proses pelaksanaan dan anggaran pemilihan tahun 2024 mendatang.
“saya ingatkan bagi kita semua untuk terus berkonsentrasi dalam mengawal pemilu tahun 2024,”katanya.
Ia juga menyampaikan sebagaimana arahan presiden RI pada rapat konsolidasi nasional kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2023 yakni:
1. Memastikan seluruh kegiatan di setiap tahapan memiliki peraturan teknis dan koridor hukum yang jelas, memastikan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien dan transparan,
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik kemampuan yang dimiliki,
3. Bekerja dengan efektif dan efisien utamanya dalam mengelola anggaran pemilu
4. Perkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat
Arahan ini di masukkan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul pada saat pelaksana pemilu tahun 2024.
Berdasarkan Data wajib pilih yang dirilis oleh KPU sultra dari 17 kabupaten kota di Sulawesi tenggara berjumlah 1.867.931 orang, terdiri dari 931.298 laki-laki dan 936. 633 perempuan. Jumlah pemilu tersebut menjadi tantangan tersendiri di tambah dengan letak grafis Sulawesi tenggara yang cukup Luas terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
“Saya tidak ingin ada kuarisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejala konflik di provinsi Sulawesi tenggara ini, jangan sampai masyarakat jadi tercerai berai hanya karena berbeda pilihan dalam pemilihan. Kita juga tidak ingin masyarakat masuk dalam konflik sosial yang lebih besar hanya karena adu domba politik dan adu politik identitas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia berharap kepada seluruh unsur penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 untuk mempersiapkan dengan baik pendistribusiannya sehingga dapat tersalurkan dengan aman di seluruh kabupaten/kota wilayah Sulawesi tenggara dan terus melakukan penetrasi pada daerah-daerah rawan konflik agar seluruh rangkaian pemilu 2024 mendatang di Sulawesi tenggara ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan tanpa celah.
PENULIS: ASTUTI
