Reporter : Febi Purnasari
Editor : Ardilan
KENDARI – Juru bicara (Jubir) bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, LM. Rajiun Tumada – La Pili berakronim RAPI, Wahidin menilai sikap Bupati petahana Muna, Rusman Emba (RE) tidak beretika dan lebih mengedepankan ambisi politik dibanding memposisikan sebagai Ketua Satgas Covid-19 yang profesional.
Tidak beretika dimaksud, menurutnya, karena RE dianggap melampaui batas wewenangnya yang mengumumkan LM. Rajiun Tumada positif Covid-19.
“Harusnya dia konfirmasi ke Satgas Kabupaten Muna Barat, ini seperti apa, apakah benar atau bagaimana. Kenapa namanya berbeda. Nah jika sudah jelas semua, baru diumumkan. Itupun karena ini berhubungan dengan rekam media pasien, hak untuk mengumumkan itu adalah terletak pada pasien. Jikapun itu benar, yang berhak mengumumkan itu ya pasien itu sendiri. Kan kita tau di Indonesia itu sendiri tidak ada yang diumumkan identitasnya secara sembarangan jika memang benar terkonfirmasi positif,” ungkap Wahidin ditemui Rabu 09 September 2020.
Ia menegaskan jika surat keterangan hasil RT-PCR yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jum’at 04 September 2020 lalu tidak sesuai dengan LM. Rajiun Tumada.
“Kalau melihat dari surat itu, nama dan umurnya masih kita pertanyakan. Karena tidak sesuai dengan identitas bapak Rajiun Tumada dan masih kita telusuri. Tetapi untuk menjaga-jaga, pak Rajiun juga orang yang paham Covid, jadi dia dan keluarganya sendiri secara sadar langsung melakukan karantina mandiri, ini untuk menjaga-jaga saja ya,” bebernya.
Kejanggalan lainnya juga, urai Wahidin, didalam surat yang dikeluarkan oleh Dinkes Sultra tertulis Ld. Muh. Rajiun. M usia 50 tahun. Hal ini berbeda dengan identitas nama Bupati Muna Barat (Mubar) tersebut.
“Nama beliau itu LM. Rajiun Tumada bukan Rajiun M. M nya itu kita tidak tahu siapa. Dan yang kita tahu umur beliau itu 49 tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan meski RE akan bertarung dengan Rajiun di Pilkada Muna mestinya ia bertindak sesuai prosedur dan aturan yang diatur hukum. Sikap RE yang langsung melakukan konferensi pers di media ia anggap sebagai sikap terburu-buru dan terkesan mempolitisasi keadaan.
“Upaya politisasi inilah yang mengaburkan informasi ini. Sebenarnya bukan dari pihak kita yang mengaburkan ini, tetapi memang kepercayaan masyarakat itu menjadi hilang ketika RE terburu-buru mengumumkan itu, sebenarnya ada apa. Mestinya dia pahamlah etika berokrasi seperti apa. Itu bukan kewenangannya,” imbuhnya.
Wahidin menyindir agar RE tidak mencampur-baurkan politik kedalam Satgas Covid-19 karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang profesional.
“Satgas ini lembaga profesional, janganlah sampai terpapar urusan politik. Karena jika itu terjadi, maka bisa buyar semua kepercayaan masyarakat, fungsi dan marwahnya akan hilang,” tukasnya.
Ditanya soal kondisi Rajiun Tumada, Wahidin mengaku jika saat ini tidak ada tanda-tanda jika Rajiun terpapar Covid-19. Rajiun dalam kondisi sehat.
“Sampai hari ini, tidak ada tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan jika beliau ini terpapar Covid-19. Karena kondisi fisiknya juga masih sehat. Semalam juga beliau masih ikut dalam acara debat terbuka di Aplikasi Zoom,” pungkasnya. (2).
