Reporter : Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggra (Sultra) menyebutkan jumlah penduduk miskin Sultra untuk periode September 2018 sebanyak 301,85 ribu orang. Jumlah ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS. Untuk persentase penduduk miskin Sultra tersebut dilaporkan turun 11,32 persen dibanding periode sebelumnya.
Kepala BPS Sultra, Mohammad Edy Mahmud menjelaskan mengatakan jumlah penduduk miskin di Sultra periode September 2018 ini turun 11,32 persen, atau sebanyak sebesar 5,25 ribu orang, dibandingkan dengan Maret 2018 yang berjumlah 307,10 ribu orang.
“Selama periode Maret hingga September 2018, penduduk miskin di perdesaan berkurang 8,9 ribu orang, sementara di perkotaan bertambah 3,6 ribu orang,” ungkapnya dalam konferensi pers BPS Sultra, Selasa (15/01/2019).
Untuk September 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 6,87 persen, naik 0,31 poin terhadap Maret 2018 sebesar 6,56 persen. Sementara, untuk di daerah perdesaan pada periode September 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,07 persen turun 0,70 poin terhadap Maret 2018, sebesar 14,77 persen.
Mohammad Edy Mahmud juga menjelaskan, pada periode Maret sampai September 2018, indikator Garis Kemiskinan naik sebesar 4,32 persen, dari Rp 303.618,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 316.729,- per kapita per bulan pada September 2018.
“Penduduk dikategorikan miskin kalau dia memiliki penghasilan dibawah Rp 301.85 per kapita/bulan,” ungkapnya.
Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) periode Maret hingga September 2018, diketahui di daerah perkotaan bertambah sedangkan di perdesaan menurun.
“Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil/menyempit sedangkan diperkotaan berlaku sebaliknya,” tutupnya.
Susenas digelar BPS dua kali setahun yaitu Maret dan September dengan menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar tiap penduduk. (b)
