JAKARTA – Salah satu kader Partai Golkar yang duduk dikursi legislatif sebagai anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan Eni Saragih dinilai penuh kontroversial. Hal tersebut, dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, di Jakarta selatan, Selasa,(16/7/ 2018)
Menurut Jajat, publik berspekulasi atas penangkapan kader Golkar ini, pasca satu pekan setelah pertemuan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto dengan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Situasi politik ini cukup dinamis, apapun bisa terjadi. Kita berharap penangkapan kader Gokar (Eni Maulani Saragih) tidak ada kaitannya dengan manuver komunikasi politik Golkar dengan petinggi partai diluar koalisi pemerintah saat ini,” paparnya.
Jajat menambahkan, jika KPK benar memberikan warning bagi sejumlah kader partai koalisi pemerintah saat ini. Hal tersebut, sudah menciderai independensi KPK sebagai lembaga anti rasuah.
“Dalam banyak kasus, banyak tersangka yang belum disentuh KPK selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, ada tersangka yang baru yang langsung ditahan, KPK jangan dijadikan alat politik,” tegasnya.
Diketahui, KPK menangkap kader Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI terkait kasus suap PLTU Riau 1 tersebut, di rumah dinas Menteri Sosial, Idrus Marham yang tak lain adalah kader Golkar juga.
“KPK jangan tebang pilih kasus, harus steril dari tendensi politik manapun,” tutup Jajat.
