JAKARTA – Kader Pendata dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menemui 5.584.128 kepala keluarga di seluruh Indonesia dalam Pemutakhiran data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21) yang dimulai sejak 1 Juli 2023 hingga hari ke-12, Rabu (12/07/2023).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik (Laptik) BKKBN Lina Widyastuti, SKM, M.A.P.S, pada Rabu (12/07/2023) mengatakan seluruh Kader Pendata telah menyelesaikan 38,01 persen dari target Pemutakhiran hasil PK-21 tahun 2023. Dalam Pemutakhiran tahun 2023, BKKBN menargetkan untuk memutakhirkan 15.703.133 data keluarga sasaran di seluruh Indonesia.
Menurut Lina, pencapaian target itu dilakukan oleh 101.629 Kader Pendata di 13.611 desa di seluruh Indonesia.
Lina mengatakan hingga hari ke-12, jumlah keluarga yang didata sebanyak 5.968.674 KK (kepala keluarga). Jumlah keluarga yang ditemui Kader Pendata sebanyak 5.584.128 KK. Sedangkan jumlah keluarga baru yang telah didata sebanyak 384.546 KK.
“Kami berharap seluruh Kader Pendata penuh semangat memastikan seluruh target keluarga pada wilayah pemutakhiran dapat didata secara tepat, akurat, dan sesuai kondisi terkini,” kata Lina.
Berdasarkan dashboard monitoring, keluarga yang ditemui terbanyak berada di Jawa Timur yakni 990.200 KK, kedua terbanyak dari Jawa Barat 961.268 KK, dan ketiga terbanyak dari Provinsi Jawa Tengah yakni 599.348 KK.
Pencapaian jumlah KK yang ditemui terbanyak di ketiga provinsi ini sesuai dengan target, di mana ketiga provinsi tersebut juga ditargetkan terbanyak dalam Pemutakhiran PK-21 tahun 2023.
Provinsi Jawa Barat ditargetkan untuk memutakhirkan data 2.751.533 keluarga, Provinsi Jawa Timur dengan target 2.059.540 keluarga, dan Provinsi Jawa Tengah dengan target 1.730.034 keluarga.
Kendati demikian, secara persentase pencapaian pemutakhirkan tertinggi diraih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 56,26 persen dari target 163.275 KK. Persentase tertinggi kedua yakni Provinsi Banten mencapai 51,63 persen dari target 769.634 KK. Persentase pencapaian tertinggi ketiga yakni Provinsi Sulawesi Barat 51,53 persen dari target 96.320 KK.
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 dilakukan BKKBN selama satu bulan yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.
Selain untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Percepatan Penurunan Stunting serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah.
Badan Pangan Nasional juga memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini untuk bantuan pemberian telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
Setidaknya ada enam Kementerian dan Lembaga yang telah memanfaatkan data hasil PK-21 dan Pemutakhirannya yakni Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah, Badan Pangan Nasional melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting.
Selanjutnya Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga beresiko stunting secara geospasial, Kemenko PMK dan TNP2K dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) menurut Hasto Wardoyo memanfaatkan data hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran program bantuan gizi nusantara pada lokus KKN Tematik.
Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika memanfaatkan hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran Set Top Box (STB) kepada keluarga miskin.
Tahun 2023 merupakan tahun kedua dilakukannya pemutakhiran terhadap data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21), berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address. (Adm).
