KONAWE SELATAN – Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (Konsel) Hj Herlina Rauf dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Annas Mas’ud Konsel memberikan bantahan soal Pamflet/Flayer yang beredar di grup-grup WhatsApp.
Pamflet bertuliskan seruan aksi copot Kajari dan Kadis DPMD Konsel atas dugaan keterlibatan dalam dugaan program fiktif pengadaan buku dan pupuk di seluruh desa di Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022-2023.
Tak hanya itu,anak bupati Konawe Selatan ikut diseret yang diduga sebagai dalang atas dugaan program fiktif tersebut yang merugikan Dana Desa puluhan miliar melalui flyer yang tersebar.
Menanggapi hal itu, kepada awak media ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe Selatan, Hj Herlina Rauf SH MH merasa heran dan kaget dengan beredarnya pamflet/flyer tersebut.
Herlina menegaskan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) tidak pernah berurusan dengan pengadaan buku dan pupuk.
“Kejari Konsel tidak pernah berurusan dengan pengadaan buku dan pupuk, bisa di klarifikasi dari mana sumbernya, krn selama ibu bertugas di Konsel tidak pernah berurusan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) apalagi mau berurusan proyek,” tegasnya via WhatsApp. Rabu, 31 Mei 2023.
Dirinya mengaku, bahwa jangankan berurusan, program pengadaan tersebut tidak diketahuinya. “Bahkan ibu tdk tau kalau ada proyek pengadaan buku dan pupuk. Itu adalah fitnah,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas PMD Annas Mas’ud yang instansinya ikut dituding menuturkan apabila apabila kegiatan pengadaan buku dan pupuk fiktif tahun 2022 tentunya datanya sudah ada di Inspektorat Konawe Selatan.
“Pihak inspektorat secara reguler melakukan pemeriksaan kegiatan APBDes. Apabila kegiatan pengadaan buku dan pupuk tahun 2023 dikatakan fiktif sedangkan saat ini Dana Desa baru cair tahap pertama 40 persen,” ujar Annas.
Dengan begitu, lanjut Annas, berarti saat ini sedang proses belanja atau mungkin saja belum belanja.
“Karena pengadaannya dianggarkan pada tahap ll. Sehingga pengadaan untuk tahun 2023 belum dapat disimpulkan fiktif krn masih proses atau bisa saja belum belanja,” jelas Annas.
Sementara itu, Kades Wonua Kongga Kecamatan Mowila, Sumarto SE M.Si mengatakan kegiatan desa tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun.
“Pengalaman saya menjadi kepala desa tidak pernah diintervensi,” ungkap Sumarto kepada media ini.
Ketua Apdesi Kabupaten Konawe selatan ini menuturkan bagaimana mau dilakukan intervensi, di Desa Wonua Kongga pun tidak memiliki anggaran buku. Sementara untuk pengadaan pupuk nilainya tidak besar.
“Tidak pernah ada intervensi di kami. Pupuk saja Rp 5 juta anggarannya. Mau di intervensi bagaimana,” tuturnya.
Penulis:Erlin.
