WANGIWANGI – Kekhawatiran DPRD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan merembes pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kini menjadi kenyataan. Diketahui hal tesebut terjadi di Desa Kapota Induk dan Desa Waelumu.
Awalnya Anggota Komisi A DPRD Wakatobi, Moane Sabara menginginkan Pilkades serentak tidak ditunda. Katanya, jika penundaan Pilkades serentak dilakukan, maka akan ada oknum yang sengaja mencari kepentingan dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Kini Moane membenarkan ungkapan itu, penyalahgunaan ADD dan DD yang dilakukan Plt Kades Kapota bersama Plt Desa Waelumu adalah akibat dari penundaan Pilkades serentak.
“Inikan bahaya, kalau diintervensi oleh orang yang ingin mencari kepentingan dengan membuat berbagai kegiatan-kegiatan dengan mengunakan ADD dan DD. Jadi dugaan korupsi yang ada di Kapota Induk dan Waelumu itu akibat dari penundaan Pilkades,” ungkap Moane, Kamis (15/2/2018).
Moane berharap, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Plt Kades Kapota Induk segera ditindaklanjuti ke penegak hukum terkait.
Sementara itu, salah satu aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kambode Raya (Gemakarya), Darminto membenarkan, penyebab utama dari penyalahgunaan jabatan untuk memanuver ADD dan DD di dua desa tersebut akibat dari penundaan Pilkades serentak.
“Beberapa Plt di Wakatobi justru memanfaatkan jabatan itu untuk melakukan manuver negatif di internal pemerintahan desa. Kemudian jika Pilkades selalu ditunda, maka secara amanat UU harusnya dilakukan secepat mungkin proses Pilkadesnya,” kata Darminto.
Tambah Darminto, penundaan ini diselubungi kepentingan politik, maka oknum tersebut harus bertanggung jawab.
“Kasus Plt semacam ini telah banyak terjadi di Wakatobi yang berimbas terhadap Kades sebelum Plt,” tutupnya.
Reporter: Sahwan
Editor: Jubirman
