Reporter: Ferito Julyadi
Editor : Taya
KENDARI – Kebiasaan penjual atau kasir swalayan dalam memberikan kembalian berupa permen mendapat tanggapan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tenggara (YLKS), Sulaiman.
Saat berkunjung ke kantor MEDIAKENDARI.com, Sulaiman menuturkan pelanggaran tersebut tercantum dalam pasal empat tentang hak konsumen pada point tujuh yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
“Pelaku usaha dan jasa dilarang memberikan kembalian berupa permen, dengan alasan tidak memiliki uang koin untuk kembalian,”tuturnya.
Sulaiman mengatakan bagi konsumen yang merasa dirugikan, bisa melapor ke YLKS di jalan HEA. Mokodompit, Kecamatan Kambu.
“Konsumen yang merasa dirugikan, silahkan melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen, akan kami teruskan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan”, ujarnya.
Sulaiman juga menuturkan, tindakan awal yang akan dilakukan yakni dengan memanggil pengusaha untuk untuk diadakan klarifikasi.
Baca Juga :
- Tanggap Kebutuhan Warga, Batalyon A Pelopor Brimob Sultra Gelar Aksi Bantuan Air Bersih
- Lima ASN Jadi Tersangka di Dua Kasus Korupsi di Konawe, GERAK SULTRA Pertanyakan Kesungguhan Penyidik Terhadap Kasus Makan Minum Saat Pj Bupati Harmin Ramba Rp, 9, 2 M
- Polres Konawe Tetapkan Lima ASN Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Rp883 Juta
- Gubernur Sultra Rotasi Kepala SMA, Kepsek SMA 4 Kendari di Mutasi Ke Soropia, Ini Daftar Lengkapnya
- Dari Kabid Transmigrasi Jadi Kadis, Lenni Kartika Indah Pimpin Dinas Cipta Karya Sultra
- Dari Kabid Jadi Kadis, Hikmawaty Naik Pimpin Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra
“Langkah awal, kami akan memanggil para pengusaha untuk mengklarifikasi dan diberikan surat peringatan. Apabila terulang sampai tiga kali, kami YLKS mendesak Departeman Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pemberhentian usaha swalayan dan toko yang bersangkutan,”jelasanya.
Ia menjelaskan, pengembalian menggunkan permen atau makanan bisa dilakukan, apabila konsumen menyetujui hal tersebut.
“Untuk 2018, ada tujuh laporan yang masuk ke YLKS. Untuk 2019 sendiri, baru ada dua laporan yang masuk,”katanya.(a)
