Reporter: Ferito Julyadi
Editor : Taya
KENDARI – Kebiasaan penjual atau kasir swalayan dalam memberikan kembalian berupa permen mendapat tanggapan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tenggara (YLKS), Sulaiman.
Saat berkunjung ke kantor MEDIAKENDARI.com, Sulaiman menuturkan pelanggaran tersebut tercantum dalam pasal empat tentang hak konsumen pada point tujuh yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
“Pelaku usaha dan jasa dilarang memberikan kembalian berupa permen, dengan alasan tidak memiliki uang koin untuk kembalian,”tuturnya.
Sulaiman mengatakan bagi konsumen yang merasa dirugikan, bisa melapor ke YLKS di jalan HEA. Mokodompit, Kecamatan Kambu.
“Konsumen yang merasa dirugikan, silahkan melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen, akan kami teruskan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan”, ujarnya.
Sulaiman juga menuturkan, tindakan awal yang akan dilakukan yakni dengan memanggil pengusaha untuk untuk diadakan klarifikasi.
Baca Juga :
- Kisruh di Pemerintahan Gubernur ASR! Tender Motaha-Alangga Diulang Berulang Kali, Kontraktor Geram : Pokja 016 Tidak Profesional, Ada Kepentingan Oknum Pimpinan?
- DARURAT MBG DI KONSEL! Diduga Keracunan Massal, Siswa SMA 10 dan Dua SD di Angata Tumbang Diare Usai Santap Makan Bergizi Gratis
- COUNTDOWN! Sisa 6 Hari Lagi, INFORMA Living Plaza Kendari Kasih Cashback 10%, Jangan Sampai Ketinggalan!
- Promo Spektakuler INFORMA Kendari: Hadirkan Nyaman di Setiap Ruang, Ada Rak WALLY Hingga Kursi Ergonomis G NEO MJOLNIR
- Wakapolri Kunjungan Kerja di Sultra, Perkuat Sinergi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
- Prof. Takdir Saili Terpilih sebagai Rektor UHO, Wamen Fauzan Tekankan Kampus Harus Berdampak
“Langkah awal, kami akan memanggil para pengusaha untuk mengklarifikasi dan diberikan surat peringatan. Apabila terulang sampai tiga kali, kami YLKS mendesak Departeman Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pemberhentian usaha swalayan dan toko yang bersangkutan,”jelasanya.
Ia menjelaskan, pengembalian menggunkan permen atau makanan bisa dilakukan, apabila konsumen menyetujui hal tersebut.
“Untuk 2018, ada tujuh laporan yang masuk ke YLKS. Untuk 2019 sendiri, baru ada dua laporan yang masuk,”katanya.(a)
