Reporter: Ferito Julyadi
Editor : Taya
KENDARI – Kebiasaan penjual atau kasir swalayan dalam memberikan kembalian berupa permen mendapat tanggapan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tenggara (YLKS), Sulaiman.
Saat berkunjung ke kantor MEDIAKENDARI.com, Sulaiman menuturkan pelanggaran tersebut tercantum dalam pasal empat tentang hak konsumen pada point tujuh yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
“Pelaku usaha dan jasa dilarang memberikan kembalian berupa permen, dengan alasan tidak memiliki uang koin untuk kembalian,”tuturnya.
Sulaiman mengatakan bagi konsumen yang merasa dirugikan, bisa melapor ke YLKS di jalan HEA. Mokodompit, Kecamatan Kambu.
“Konsumen yang merasa dirugikan, silahkan melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen, akan kami teruskan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan”, ujarnya.
Sulaiman juga menuturkan, tindakan awal yang akan dilakukan yakni dengan memanggil pengusaha untuk untuk diadakan klarifikasi.
Baca Juga :
- Harla ke-81 Kejaksaan RI: Kejati Sultra Tegaskan Kebangkitan Adhyaksa, Integritas Jadi Harga Mati
- Polda Sultra Perkuat Mitigasi Karhutla, Jaringan Listrik Jadi Perhatian
- Humas PT Tiran Bungkam soal Denda Satgas PKH, Publik Menanti Kejelasan Sanksi dari Kejagung dan Kejati Sultra
- Polri Perketat Karhutla: Bakar Lahan Dilarang, Pelaku Terancam Sanksi Tegas hingga Pidana
- GERAK SULTRA : Denda Triliunan PT TMS Belum Tuntas, Kejagung Didesak Buka Status Penanganan Perusahaan yang Dikaitkan dengan Istri Gubernur Sultra ASR
- Polri Tegaskan Pelayanan Aspirasi di Muka Umum Harus Humanis dan Sesuai Prosedur
“Langkah awal, kami akan memanggil para pengusaha untuk mengklarifikasi dan diberikan surat peringatan. Apabila terulang sampai tiga kali, kami YLKS mendesak Departeman Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pemberhentian usaha swalayan dan toko yang bersangkutan,”jelasanya.
Ia menjelaskan, pengembalian menggunkan permen atau makanan bisa dilakukan, apabila konsumen menyetujui hal tersebut.
“Untuk 2018, ada tujuh laporan yang masuk ke YLKS. Untuk 2019 sendiri, baru ada dua laporan yang masuk,”katanya.(a)
