Badan Kependudukan dan Keluaga Berencana Nasional (BKKBN_) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sulra), menggelar kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) d idaerah itu, bertempat di Kendari, Kamis (24/8/23).
Kegiatan ini dibuka oleh Wagub Sulra, Lukman Abunawas selaku Ketua TPPS Provinsi Sultra, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, unsur Pimpinan TNI, Kepla BKKBN SUltra, kepala Kanwil Kemenag Sultra.
Dalam kesempatan itu, Hasto Wardoyo menekankan beberapa poin wajib dilakukan Pemprov Sultra dalam menurunkan angka stunting.
“Ada tiga hal yang saya tekankan, pertama persiapan untuk pengukuran pada September, untuk melihat berapa angka stunting saat ini, makanya banyak persiapan yang harus dilakukan,” kata Hasto.
Selanjutnya, BKKBN tidak sekadar mengatasi yang sudah stunting, tetapi fokus pada pencegahan lahirnya stunting baru.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan peran Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Sultra.
Kata Kepala BKKBN RI tersebut, dalam hal ini untuk melakukan skrining pra nikah bagi calon pengantin (catin) dan ibu hamil.
Selain itu, Hasto mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar sampai ke masyarakat dalam penurunan stunting di Sultra.
“Karena waktunya tinggal tiga setengah bulan, harus sukses menyerap anggaran sampai ke rakyat, tinggal diserap saja, sampai hari ini masih banyak, tenaga juga cukup.”
“Ada makanan yang sampai ke mulut ibu hamil dan balita, ini penting sekali karena banyak program tapi kalau tidak ada makanan yang sampai juga kurang bermanfaat tiga hal itu,” kata Hasto.
Di mana, anggaran untuk Sultra sekiranya hampir Rp40 miliar tahun 2023, yang disalurkan melalui puskesmas, Program Keluarga Harapan (PKH).
Dana tersebut bersumber dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer langsung ke puskesmas untuk membeli produk lokal.
Kemudian alokasi Dana Desa dan dana dari Bapak Asuh Anak Stunting serta dari BKKBN untuk pelayanan KB pendampingan keluarga, lebih dari Rp35 miliar.
“Nah, setiap daerah itu berbeda dana yang diterima, kalau penduduknya sedikit dapatnya pasti sedikit, sesuai dengan jumlah penduduk,” katanya.
(red)
