NASIONAL

Keputusan Diralat, Hanya Pangdam Cendrawasih yang Diganti

686
×

Keputusan Diralat, Hanya Pangdam Cendrawasih yang Diganti

Sebarkan artikel ini
Operasi gabungan TNI-Polri mengamankan desa-desa di Nduga, Papua, pasca penembakan kelompok bersenjata awal Desember. (Foto Courtesy: Kapendam XVII Cendrawasih Papua)

PAPUA – Dua putra asli Papua, Senin (2/9) ditunjuk menjadi Panglima Komando daerah militer di Papua. Penunjukan ini membantah kabar bahwa salah seorang di antaranya dicopot, karena aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Jayapura, minggu lalu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hari Senin (2/9) mengganti Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVIII/Kasuari. 

Sebelumnya lewat Surat Keputusan Panglima No.KEP/872/VIII/2019 tanggal 14 Agustus, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau ditunjuk menjadi Pangdam XVII/Cenderawasih, menggantikan Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring. Joppye dipindah dari Kodam XVIII/Kasuari ke Kodam XVII/Cenderawasih. Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang ditunjuk menggantikan Joppye sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.

Namun surat keputusan itu dibatalkan sehingga Joppye, yang merupakan putra asli Serui, tetap menjabat sebagai Pangdam XVIII/Kasuari. Santos Matondang ditarik menjadi Aspam Kasad. Sementara jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih dipercayakan kepada Mayjen TNI Herman Asaribab, yang sebelumnya merupakan Pangdam XII/Tanjung Pura. Asaribab juga putra asli Jayapura. 

Diwawancara VOA melalui telepon hari Senin (2/9) pagi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi membantah kabar yang beredar bahwa Pangdam XVII/Cenderawasih Santos Matondang telah dicopot karena kerusuhan di Jayapura. 

“Tidak dicopot. Ini semata-mata untuk mengefektifkan pendekatan kultural untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan karena ada kerusuhan dll. SKEP yang tanggal 14 Agustus, Pak Joppye diarahkan menjadi Pangdam Cenderawasih. Tetapi SKEP itu diralat kemarin (1/9). Pak Joppye tetap jadi Pangdam Kasuari, dan Pangdam Cenderawasih kini diganti Herman Asaribab. Pak Joppye dari Serui, Pak Herman dari Jayapura. Jadi pas kalau begitu. Kedua-duanya putra asli Papua.’’ 

Pertimbangan utama yang mendasari ralat surat keputusan itu menurut Sisriadi adalah untuk mengefektifkan pendekatan kultural yang dilakukan di Papua. 

‘’Tujuannya untuk mengefektifkan pendekatan kultural yang dilakukan di Papua. Sesuai arahan Presiden beberapa waktu lalu, masalah Papua adalah masalah yang kompleks dan karenanya harus ada pendekatan kultural. Oleh karena itu TNI merencanakan penggantian Pangdam dari putra daerah. Pak Joppy juga putra daerah, tapi karena sudah cukup lama, ia di-tour-of-duty dari Manokwari. Tetapi karena pertimbangan bahwa keduanya – di Manokwari dan di Cenderawasih – sebaiknya sama-sama putra asli Papua, maka dilakukan perubahan… Kita sudah melihat masalah Papua sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan saja. Jika Pangdam, yang menjadi komunikator di daerah, berasal dari putra daerah maka lebih mudah untuk melakukan pendekatan.’’

Ujaran Rasisme Berujung Demonstrasi dan Kerusuhan di Papua

Aksi demonstrasi sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat minggu lalu, antara lain Manokwari, Sorong, Deiyai dan Jayapura, berakhir menjadi kerusuhan dan aksi kekerasan yang menewaskan sedikitnya satu personil TNI, dan melukai sejumlah polisi dan warga sipil. Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta hari Jumat (30/8) menolak memastikan jumlah korban tewas dan luka-luka, tetapi menegaskan bahwa ‘’pihaknya tahu siapa penumpang gelap dalam kerusuhan itu.’’ Meskipun demikian ia tidak merinci siapa yang dimaksudnya.

Baca Juga:

Moeldoko Tuding Benny Wenda Sebagai Dalang Kerusuhan di Papua

Ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan hari Senin (2/9), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara terang-terangan menyebut Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Untuk Papua Barat ULMWP Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua. Ia juga menuding Benny, yang kini tinggal di Inggris, telah menyebarluaskan berita hoaks pada pihak asing dan menggalang dukungan agar Papua bisa merdeka. 

Empat Warga Australia Dideportasi

Empat warga negara Australia yang diketahui telah mengikuti aksi demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua di Sorong pada 27 Agustus lalu, telah dideportasi hari Senin. Tiga orang langsung diterbangkan ke Sydney, sementara satu lainnya masih menjalani pemeriksaan untuk selanjutnya dideportasi Rabu lusa (4/9).

Belum jelas apakah keempatnya memiliki kaitan dengan ULMWP atau tidak. [em]

You cannot copy content of this page