Kerap Rugikan Masyarakat, Fraksi PKS Minta Gubernur Hapus BPJS Kesehatan di Sultra

Reporter: Betirudin
Editor: Kardin

KENDARI – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rasyid, meminta Gubernur, Ali Mazi, membuat jaminan kesehatan di luar dari BPJS Kesehatan.

Hal itu dikarenakan kata Rasyid, BPJS Kesehatan tidak memberikan solusi untuk masyarakat dan cendrung merugikan pasien di rumah sakit. Terlebih katanya, adanya kenaikan iuran.

“Saya berharap kita buat jaminan kesehatan yang lain, yang lebih adil dan bisa melayani dengan baik dengan catatan pemerintah provinsi yang buat,” kata Rasyid di Kantor DPRD Sultra, Rabu (15/1/2020).

Ketua Fraksi PKS ini juga menuturkan, selama ini pasien cenderung diperlakukan tidak baik oleh pihak rumah sakit akibat belum dipenuhinya administrasi BPJS Kesehatan.

“Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa pelayanan dipersulit, bahkan mereka tidak bisa masuk di ruang bedah, ruang persalinan hanya karena perlengkapan admistrasi BPJS belum dipenuhi,” ungkapnya.

Rasyid kemudian mengungkapkan, terdapat sekitar Rp 10 miliar tunggakan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan terhadap Rumah Sakit (RS) Bahteramas.

“Alasan BPJS Kesehatan karena tunggakan juga dari masyarakat itu banyak yang belum membayar, padahal itu sudah menjadi Tupoksi kerja mereka,” timpalnya.

Olehnya itu, ia meminta kepada Ali Mazi agar menghilangkan BPJS Kesehatan di Sultra dan menggantikannya dengan jaminan kesehatan lain.

“Kalau bisa kita sarankan kepada Pak Gubernur, Ali Mazi untuk dihilangkan BPJS di Sultra,” tutupnya. (b)