Reporter : Ferito Julyadi
Editor: Taya
KENDARI – Kerja sama Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United State Agency International Development (USAID), di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, resmi berakhir Rabu (11/12/2109).
Chief of Party USAID APIK, Paul Jeffery mengatakan dalam kurun waktu lima tahun, ada sejumlah program yang telah dicapai dalam kerja sama tersebut antara lain 42 sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama menjadi sekolah aman bencana.
“Beberapa proyek kami bisa realisasikan, yaitu Bank sampah dan Sekolah Aman Bencana, khususnya untuk daerah Konawe Selatan (Konsel) dan Kendari,” katanya.
Kata Paul, sekolah aman bencana USAID APIK yang sebelumnya hanya direncanakan sebanyak tiga sekolah kini berubah menjadi 42 sekolah.
“Dalam sekolah aman bencana ini, kami memberikan edukasi tentang bagaimana bertindak saat terjadi bencana. Baik itu cara menyelematkan diri, sampai cara-cara mengantisipasi bencana”, ungkap Paul Jeffery dalam konferensi pers.
Asisten III Pemerintah Kota Kendari, Agus Salim mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk mengurangi resiko perubahan iklim melalui Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB).
Baca Juga :
- Pj Bupati Busel Ridwan Badallah Tancap Gas, di Hari Pertama Menjabat
- Dukung Ketahan Pangan Nasional, Bulog Unaaha, Kabupaten Konawe Terus Lakukan Penyerapan Hasil Produksi
- Terjadi Kekosongan Jabatan di Lingkup OPD Prov Sultra, Anggota DPRD Syahrul Said : Kondisi Sedang Tak Baik Baik Saja
“Pemerintah Kota Kendari berkomitmen dan menjadikan isu perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (API-PRB) sebagai bagian terpenting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2017-2021,” ujarnya.
APIK merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal.
APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim.