Reporter: Arto Rasyid
Editor: Sardin.D
MUNA – Aksi blokade total jalan provinsi yang dilakukan Forum Masyarakat (Frasa) Desa Laiba – Desa Wakumoro Kecamatan Parigi, kini menuai pro kontra diberbagai kalangan lantaran aktifitas perekonomian masyarakat menjadi terganggu dampak akses transportasi lumpuh.
Menanggapi hal itu, Ketua DPW Permatani Sultra, Fajar Imsak turut memberikan pendapat. Kata dia, tindakan Frasa adalah hal wajar karena secara tidak langsung telah mengamputasi akses transportasi perekonomian masyarakat.
Sebab, jalan provinsi poros Raha-Lakapera yang menghubungkan Kabupaten Muna, Muna Barat (Mubar) dan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) itu merupakan akses utama peningkatan perekonomian bagi masyarakat dan daerah.
“Muna, Mubar, Buteng saling menyuplai hasil bumi artinya ketiga daerah ini memiliki ketergantungan terutama hasil perkebunan, pertanian, perikanan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah,” ujar Fajar pada MediaKendari.Com, Jumat 27 Agustus 2021.
Baca Juga: Seorang Petani Pengedar Shabu di Kolut Terancam Hukuman Mati
Lanjut Fajar, mengatakan sebagai pemegang tanggungjawab penuh terhadap kerusakan jalan provinsi yang berada di Kabupaten/Kota, maka dari itu Pemerintah Provinsi (Pemprov Sultra) harus segera mencarikan win win solution.
“Pemprov mesti jelih menuntaskan persoalan kerakyatan salah satunya pembangunan infratruktur jalan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fajar mengatakan, meski adanya refokusing yang berdampak pada anggaran pengaspalan jalan provinsi poros Raha-Lakapera terpangkas, namun semestinya Pemprov Sultra mengambil langkah kongkrit dengan mengalihkan anggaran non prioritas ke pembangunan infrastruktur jalan di Desa Laiba – Wakumoro yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.
“Karena jalan provinsi poros Raha-Lakapera merupakan jalur perdagangan domestik antar daerah yang selama ini mengalami rusak berat,” tutupnya.
