JAKARTA – Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyatakan penambahan utang yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kallah jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.
Penambahan utang baru sebesar Rp. 359 triliun di 2019 memang terlihat besar. Namun menurutnya jika dilihat dari pemanfaatannya, penambahan utang tersebut lebih baik, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Contohnya pada tahun depan anggaran untuk dana desa sebesar Rp73 triliun. Kata Ahmad, Angka itu sekitar lima kali lebih kecil dari besaran utang baru di 2019.
“Sementara 2014 utang barunya Rp256 triliun. Tapi anggaran pembangunan desa yang namanya PNPM itu Rp 9,7 triliun, itu termasuk kota juga. Jadi utangnya saat itu 26 kali lipat dibandingkan anggaran pembangunan desa. Jadi ini bedanya antara langit dan sumur, bukan dengan bumi lagi karena jauh lebih dalam bedanya,” kata Ahmad Erani Yustika saat diwawancarai dalam Diskusi Menuju APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
Erani juga menjabarkan, tahun depan anggaran kesehatan sebesar Rp122 triliun atau sekitar tiga kali lipat dari utang baru. Sedangan di 2014 anggaran kesehatan sebesar Rp 61 triliun atau empat kali lipat lebih.
“Bahkan jika dilihat dari anggaran infrastruktur itu lebih besar dari utang baru, yakni Rp 420,5 triliun. Saya ingin katakan bahwa utang dibandingkan dengan alokasi belanja mengalami perbaikan yang luar biasa,” jelasnya.
Lanjutnya, sementara pembayaran utang tahun depan yang dianggap terlalu besar yakni Rp 409 triliun, menurut Erani itu wajar dan pasti dialami oleh seluruh rezim pemerintahan. Sebab pasti akan ada cicilan utang yang harus dibayar dari pemerintahan tahun-tahun sebelumnya.
“Semua pemerintahan, hari ini, kemarin atau yang akan datang pasti dapat warisan ikut pembayaran utang. Ini ada akumulasi utang-utang puluhan tahun. Itu tolong dicatat,” ungkapnya.(a)
